proposal front persatuan Nasional dan alat politik pemilu 2009

Eksekutif Nasional
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
Sekretariat: Jl. Tebet Barat Daya No. 15, Jakarta Selatan
Phone : 021830589, Hp. 0818467080 [Andy],
E-mail : elemende@yahoo.com, Website; lmnd.org
Tipko Depdagri No. inventarisasi : 150/DI/IX/2002




No : /Eks/LMND/EN/Mei/2006
Hal : Proposal Persatuan Gerakan Rakyat
Lamp : -

Kepada Yth.
Kawan-Kawan
Organisasi Mahasiswa/Serikat buruh/ Serikat Tani
Organisasi Miskin kota, Organisasi Kebudayaan, Kelompok Perempuan
Partai Politik Progressif dan Individu Pro Rakyat.
Di,-
Medan perjuangan


PERSATUAN GERAKAN RAKYAT SEBAGAI ALTERNTIF POLITIK BAGI RAKYAT!!!!!

I. LANDASAN PEMIKIRAN

Kenapa Harus Ada Front Persatuan Nasional?

Kebutuhan untuk sebuah front persatuan nasional saat ini adalah sebuah kebutuhan situasi obyektif gerakan, kalau gerakan tidak ingin menyerahkan kepeminpinan politik kepada elit politik pada elit politik borjuis. Persatuan gerakan menjadi keharusan ditengah situasi ini, dengan menghimpun semua kekuatan-kekuatan/organisasi perjuangan rakyat yang kemudian diuji dalam tindakan politik militan. Dari situasi nasional bisa ditarik beberapa kesimpulan penting dalam melihat perkembangan gerakan dan kesadaran masa. Kesimpulan tersebut menjadi variabel penting dalam merumuskan stratak kedepan:

Pertama, dalam konsepsi (ideologi) gerakan demokratik pada umumnya memiliki permasalahan lemah konsepsi atau ideologi, lemah secara teoritik. Sehingga sering gamang dalam memandang situasi dan menarik kesimpulan dari situasi tersebut dan kemudian merumuskan stratak maju untuk mendialektikakan perkembangan situasi tersebut. Problem lemah secara konsepsi (teoritik) ini membuat ketajaman stratak dan keyakinan pada stratak menjadi problem mendasar menyeluruh di berbagai gerakan mahasiswa dan gerakan pada umumnya. Pola selalu bersandar pada momentum adalah sekian contoh dari kelemahan konsepsi di gerakan saat ini.

Kedua, kelemahan konsepsi (ideologi) itu juga mengakibatkan persoalan sektarianisme dalam gerakan masih menjadi problem penghambat persatuan gerakan sektoral dan multisektoral. Pengalaman-pengalaman kerjabersama dalam front atau komite aksi bersama sesungguhnya mulai mengikis problem sektarianisme. Akan tetapi secara esensial memahami konsepsi persatuan dalam bingkai-bingkai demokratik sebagai dasar punahnya karakter sektarianisme sesungguhnya belum terlihat. Sektarianisme ini selanjutnya memperparah fragmentasi gerakan. Begitupun juga sikap elitisme, meski sudah mulai terkikis dengan pengalaman front-front multisektoral akan tetapi gerakan mahasiswa secara umum belum sepenuhnya memahami fungsi pokoknya sebagai penyebar program dan stratak kepada klas-klas penting dalam kekuatan penuntas revolusi demokratik, Klas Proletariat dan Klas borjuis kecil pedesaan (Tani). Sektarianisme dan Fragmentasi kaum oposisi inilah yang membuat Kaum Oposisi tidak dapat menjadi alternatif atau muara dari keresahanan rakyat. Hal ini ditunjukkan dalam kegagalan kaum oposisi menjadi alternatif di Pemilu 2004. Sehingga SBY-Kalla yang justru tidak mempunyai struktur berhasil mencuri keresahan massa.

ketiga, meski mendominasi frame politik pada momentum penggulingan Soeharto dengan kemunculan berbagai gerakan demokratik yang berkarakter radikal dan revolusioner. Akan tetapi, perkembangannya saat ini justru hal tersebut menurun. Dominasi gerakan rakyat yang berkembang dan luas belum dalam tingkatan karakter radikal revolusioner melainkan lebih didominasi karakter Reformis Populis.
Keempat, secara umum kesadaran massa baik mahasiswa maupun sektor lainnya masih dalam kecenderungan ekonomisme, belum berprespektif politik klas. Dan yang lebih parah pola desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan neoliberal mengakibatkan pola perjuangan dan karakter lokalis pada massa. Hal ini berkontradiktif dalam kepentingan pembangunan kesadaran perjuangan nasional dan karakter sebagai sebuah bangsa (nation)

Kelima, dalam hal ideologi massa, de-ideologisasi yang dilakukan pemerintahan ordebaru dalam segala lapangan baik politik maupun budaya. Membuat massa, baik mahasiswa, lupa akan sejarah politiknya, lupa akan proses pembentukan negara ini, lupa akan kecemerlangan tokoh-tokoh pembangun negara ini dan lupa akan kronik sebelum pemerintahan Soeharto berkuasa. Bahwa rakyat Indonesia pernah memiliki tokoh pembangun seperti Tirto Adisuryo, Amir Syariffudin dsb. Bahkan dalam lapangan budaya, tokoh budayawan terbesar sekelas Pramoedya Ananta Toer yang diakui oleh masyrakat dunia tidak diakui oleh negara ini. Padahal, masyarakat suatu negeri diukur dari budayanya, dan budaya suatu negeri diukur dari penghargaan terhadap budayawan yang mempengaruhi budaya negeri tersebut.

Meski terdapat berbagai segi-segi negatif dalam gerakan dan masyarakat. Segi-segi positif sebagai hasil dari proses sejarah harus terus dimajukan oleh gerakan mahasiswa radikal-kerakyatan:

Pertama, tumbuh dan berkembangnya budaya aksi massa dan perlawanan rakyat, juga organisasi-organisasi perjuangannya serta daya kritis rakyat dalam menyikapi berbagai perkembangan ekonomi politik di nasional maupun di lokal-lokal adalah ekspresi politik nyata dari kemajuan yang telah dicapai itu. Serikat buruh, organisasi tani, serikat rakyat miskin kota, organisasi mahasiswa tumbuh berkembang sebagai fakta dari proses kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Situasi ini adalah cerminan obyektif dan potensi perjuangan rakyat yang berharga. Namun situasi ini juga merupakan ekspresi kehendak perjuangan rakyat yang menuntut dipenuhinya syarat-syarat perjuangan dan alat-alatnya yang lebih maju dan lebih sesuai dengan perkembangan ini.

Lahirnya alat dan bentuk-bentuk perjuangan yang lebih maju, dan lahirnya alat perjuangan alternatif, adalah kehendak kongkrit dari perjuangan rakyat. Hingga kini kaum pergerakan belum mampu menyediakan dan menjawab tentang alat perjuangan alternatif ini. Berdirinya komite-komite mahasiswa, serikat-serikat buruh, ormas-ormas tani, organisasi-organisasi semi proletariat perkotaan, baik di nasional maupun lokal adalah positif. Namun kebutuhan untuk mengkonsolidasi dan memajukan berbagai segi positif itu menuntut alat perjuangan yang lebih daripada itu.

Kedua, dalam aspek penerimaan program dan stratak dan penjalanannya. Gerakan mahasiswa, gerakan demokratik lainnya serta massa menerima program dan stratak serta mempraktekkannya meski belum sepenuhnya utuh tapi ini adal;ah kemajuan positif dari proses sejarahnya. Seperti halnya penguatan kesadaran anti militerisme dimana diberbagai momentum militerisme secara cepat dan luas gerakan mahasiswa melakukan serangan politik terhadap simbol-simbol dan perundang-undangan yang menguatkan posisi politik militer. Begitupun juga dalam program anti Orde Baru baik dalam masa Gusdur ataupun pengadilan Akbar Tandjung gerakan mahasiswa melakukan serangan politik yang cepat dan kuat tetapi masih setengah mati, mudah redup.


Bersama Rakyat dan Mahasiswa Merespon Pemilu 2009

Dari situasi tersebut, rumusan stratak merupakan dialektika dari segi-segi negatif dan positif yang disimpulkan demi kepentingan perluasan propaganda Program dan Stratak organisasi terhadap massa demi kepentingan penuntasan Revolusi Demokratik/Reformasi Total dan hal tersebut dikerjakan melalui perluasan Struktur dan perluasan Radikalisasi. Ditarik dari situasi tersebut dan kepentingan organisasi dalam makna Ideologi, Politik dan Organisasi maka Strategi-Taktik yang diambil adalah merespon Pemilu 2009. menurutku dalam merumuskan strategy taktik gerakan demokrasi tidak boleh terjebak pada pertama sikap oportunisme kiri/kekiri-kirian/Ultra kiri dengan dengan tidak melandaskan strategi-taktik perjuangannya pada situasi obyektif dan cenderung mengikut pada isi kepalanyanya yang ektrem. Kedua oprtunisme kanan/reformis yang mengabaikan sama sekali potensi revolusioner dari kebangkitan massa rakyat. Sehingga dalam memutuskan stratak kami LMND sangat sadar betul dan mengerti bahwa situasi obyektif sekarang [seperti yang dijelaskan diatas] harus terus dimajukan dengan salah satu taktiknya terlibat/mengintervensi pemilu 2009. bagi gerakan mahasiswa, hal ini pasti dianggap aneh dan sekaligus pragmatis, sedangkan kawan-kawan yang lain di sayap kiri menuduh kami reformis/ dan membelokkan kesadaran massa rakyat dengan ilusi parlementarisme. SEKALI LAGI TIDAK ; KAMI LMND SANGAT YAKIN BAHWA MEMAJUKAN KESADARAN RAKYAT HARUS DENGAN PENUH KESADARAN DAN KETABAHAN. Sehingga dalam tahap awal perjuangan kami menunjukkan kepada rakyat disemua lapangan pertempuran semua- MUSUH2 RAKYAT DENGAN MENGKONKRETKANNYA; YAKNI REZIM SBY-JK.

Apa kebutuahan mendesak kita saat ini?
1. Membangun persatuan kuat dengan seluruh unsur-unsur gerakan rakyat; membangun sebuah front Persatuan nasional yang anti Neoliberalisme, anti imperialisme, dan memperjuangkan demokratisasi.
2. Membangun alat politik alternatif [sebuah partai persatuan gerakan ] sebagai alternatif bagi massa rakyat; secara programatik dan tindakan politiknya memperjuangkan sepenuhnya hak-hak demokratik dan kesejhateraan rakyat.
3. Partai persatuan itulah yang akan kita gunakan untuk menjadi kekuatan alternatif dalam pemilu 2009, sekaligus embrio dari pemerintaha persatuan rakyat.


PROGRAM PERJUANGAN MENDESAK GERAKAN DEMOKRATIK-KERAKYATAN

Problem mendasar yang dialami oleh rakyat indonesia saat ini menurut kami adalah sebagai berikut;
1. Kapitalisme Neo-Liberal dengan alat-alatnya ; WTO, WB, IMF, Paris Club dll; inilah problem pokok perjuangan rakyat indonesia, kebijakan neoliberalisme telah memangkas habis kesejahteraan rakyat dan menjadi rakyat sebagai obyek penjajahan modern.
2. Rejim Boneka-nya di Indonesia ; Pemerintahan SBY-JK dan atau Pemerintahan Borjuasi lain; Rejim SBY-JK sejatinya adalah boneka imperialisme yang telah menggunakan solusi neoliberal dalam ekonomi dan politik yang menyengsarakan rakyat.
3. Sisa-Sisa Feodalisme dalam budaya; feodalisme belum sepenuhnya hancur di indonesia pertama karena kapitalisme yang tumbuh adalah kapitalisme cangkokan yang bersekutu/menggandeng sisa-sisa feodal, kedua karena kapitalismenya cacat, maka kaum borjuasi yang dilahirkan pun kemudian lemah iman demokrasi, peragu, plinplan, sehingga tidak berkemanpuan menghancurkan feodalisme. Tapi akibat perkembangan histories dan gerak perkembangan tenaga-tenaga produksi maka feodalisme sebagai mode _production pun sudah hilang ikatannya dan hanya menyisakan budaya-budaya feodal.
4. Militerisme dalam demokrasi borjuis; Perjuangan demokratik di tahun 1998 tidak sepenuhnya menghilang kekuatan politik tentara, sehingga tentara indonesia yang secara histories sangat reaksioner merupakan salah satu ancaman dalam perjuangan demokrasi.

Sedangkan dalam lapangan perjuangan rakyat, terdapat kelemahan yang sebenarnya warisan histories dari de_ideologisasi rezim orde baru;
1. Ketiadaan Persatuan yang kuat dan luas dari unsur-unsur gerakan seluruh sektor masyarakat yang mampu menjadi wadah perjuangan demokrasi dan kerakyatan yang luas dan kuat sebagai alternatif politik bagi rakyat.
2. Ketiadaan orientasi yang strategis dalam membangun alternatif politik bagi rakyat dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi secara simultan.

Tugas Mendesak dan Program Perjuangan Kita, sebagai Jalan Keluar bagi pemecahan problem-problem pokok masyarakat Indonesia adalah:

A. Program Umum:
Menggantikan Pemerintahan SBY-JK dan atau Pemerintahan Borjuasi Lain yang berkuasa dengan Pemerintahan Alternatif Progresif Kerakyatan –anti Neoliberalisme yang dibangun dari Front Persatuan yang luas dari Gerakan Rakyat Berbagai Sektor Masyarakat : Pemerintahan Persatuan Rakyat, berlandaskan

B. Program Minimum di Lapangan Front:
1. Penghapusan hutang luar negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan.
Dua komponen pembiayaan dari APBN ini adalah sumber pemborosan anggaran yang terbesar dan karenanya menghambat potensi anggaran bagi program industrialisasi nasional dan dalam memassalkan dan mengratiskan program-program untuk pembentukan kapital social --seperti pendidikan, kesehatan-- yang menjadi penunjangnya. Dalam tahun anggaran 2006 ini saja dana APBN yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga dari hutang luar negeri mencapai sekitar 140 triliun atau sekitar 27% dari total pendapatan/pengeluaran dari APBN, terdiri dari 11% untuk bunga hutang, dan 16% untuk cicilan pokok. Bandingkan dengan anggaran untuk pembanguannd alam APBN 2006 yang hanya mencapai 7%. Selain itu beban hutang ini juga bersifat merampok uang rakyat karena manfaat dari hutang luar negeri sebagian besar hanya dinikmati oleh negeri-negeri kreditur dan kaum kapitalisnya, serta minoritas kaum kapitalis birokrat dan kroninya dari pemegang kekuasaan di Indonesia yang menjadi pemasok dan kontraktor dari proyek-proyek yang dibiayai dari hutang luar negeri. Sementara itu dana dan bunga obligasi rekapitalisasi perbankan tidak lain dan tidak bukan merupakan subsidi yang dinikmati para bankir, yang kebanyakan juga banker-bankir asing seperti Temasek, Farallon, dan sejenisnya. Praktek ini telah berlangsung selama puluhan tahun sejak berdirinya Orde Baru, dan akan terus membebani rakyat selama puluhan tahun ke depan tanpa keberanian untuk memperjuangkan penghapusannya.
Berbagai macam metode dalam memperjuangkan hutang luar negeri dapat kita pelajari. Soekarno misalnya sama sekali menolak hutang warisan pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi salah satu keputusan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag pada 1949, dimana secara tidak adil dibebankan pembayarannya kepada rakyat Indonesia. Uni Soviet dalam tahap awal kemenangan Revolusi Oktober 1917 juga menolak pembayaran hutang luar negeri, mereka baru mau membayar ketika tingkat kesejahteraan rakyat soviet sudah meningkat. Atau seperti yang belakangan ini ditunjukkan oleh pemerintahan Argentina, dimana mereka menolak untuk membayar hutang luar negeri sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan agar anggaran Negara dapat diprioritaskan untuk membangun perekonoian Argentina. Tak seperti yang dinyatakan oleh para ekonom, intelektual yang menjadi kakitangan imperialis dimana mereka menakut-nakuti bahwa tuntutan penghapusan hutang akan merusak kredibilitas internasional dan dapat menyebabkan investasi akan merosot, Argentina justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Salah satu kuncinya adalah dengan mengalihkan dana pembayaran hutang luar negeri menjadi anggaran untuk pembangunan, dan ketika pemerintahan Argentina mengeluarkan Bond –surat hutang Negara—investor internasional tetap berbondong-bondong untuk membelinya, juga ketika Pemerintah dengan persetujuan parlemen menyatakan bahwa mereka hanya akan memnbayar 30% dari total nilai hutangnya juga tak mengendurkan niat untuk berinvestasi di Argentina. Dengan metode ini pemerintaha Argentina mendapat penghapusan hutang kurang lebih sekitar 72 milyar dollar. Sementara itu Nigeria menempuh metode yang lain, yaitu melobi NGO-NGO di negeri-negeri kreditur untuk mendukung tututan penghapusan luar negeri Nigeria, dan Nigeria juga mendapat pemotongan hampir 90% dari total hutang luar negerinya yang mencapai sekitar 25 milyar dollar.

2. Nasionalisasi Industri minyak, gas, dan listrik.
Sumber-sumber energi yang utama didalam negeri harus dikuasai oleh Negara. Sehingga hasil sumber daya, dan konsumsi energi dalam negeri dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan yang dapat menunjang industri dalam negeri dan kebutuhan konsumsi energi rakyat. Komersialisasi energi hanyalah dalih untuk menguras sumber daya energi nasional bagi kepentingan segelintir imperialis minyak dan energi asing dan kroninya di dalam negeri. Komersialisasi hanya dapat dilakukan sejauh kebutuhan untuk industri dan konsumsi dalam negeri telah tercukupi, dan komersialisasi itu bukan ditujukan terhadap rakyat sendiri seperti yang selama ini berlangsung. Tanpa nasionalisasi kebangkrutan industri pupuk dan komersialisasi pupuk seperti yang selama ini berlangsung karena kekuarangan pasokan gas yang terbukti menyengsarakan kaum tani akan terus berlangsung. Bertambah mahalnya harga BBM dan gas juga akan semakin sering dijadikan dalih bagi PLN untuk menaikan tarif listrik, situasi yang semakin mendorong percepatan kebangkrutan industri dalam negeri, menciptakan pengangguran massal dan memerosotkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Banyak metode bagaimana pemerintahan yang pro rakyat dalam menjalankan politik nasionalisasi ini. Itu semua tergantung pada kesadaran, kehendak dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Apakah seperti metode yang ditempuh Soekarno yaitu menasionalisasi perusahaan dari negeri-negeri Imperialis yang paling bermusuhan dengan perjuangan rakyat Indonesia; atau seperti metode yang ditempuh oleh Salvador Allende dalam periode singkat pemerintahannya, yaitu, dibeli dengan pembayaran dibelakang hari dan metode-metode lainnya.

3. Membuka lapangan kerja dengan program industrialisasi nasional.
Adalah keliru jika pembukaan lapangan kerja mengandalkan pada investor asing dan swasta dalam negeri. Hal ini terbukti rentan terhadap gejolak ekonomi ditingkat global dan mengorbankan hak-hak buruh sebagai cara untuk menarik investor asing. Sumber-sumber ekonomi dan kapital strategis yang dikuasai Negara harus diarahkan untuk mendirikan secara massal industri di dalam negeri. Pemerintah harus membangun, melindungi dan mengembangkan industri-industri dasar seperti baja, permesinan, kelistrikan, industri pertanian, farmasi, automotif, kereta api, perkapalan, telekomunikasi, optik. Tanpa hal ini adalah tidak masuk akal untuk mengatasi persoalan pengangguran kecuali jatuh pada program belas kasihan, populisme seperti BLT, padat karya bersih-bersih jalan dan selokan yang tidak menguatkan tenaga produktif dalam negeri dan memboroskan anggaran Negara.

4. Melindungi industri dalam negeri dan melakukan control dan pengawasan terhadap perdagangan umum dengan luar negeri.
Perdagangan dengan luar negeri dalam bentuk ekspor dapat dilakukan sejauh kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, diluar tujuan ini ekspor harus dikenakan pajak yang tinggi dan dalam bentuk impor dapat dilakukan dalam kerangka menguatkan program industrialiasi nasional misalnya mengimpor mesin dan barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebagainya. Hanya dengan perlindungan, dan subsidi dari pemerintah kebangkrutan massal industri dalam negeri yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini dapat dihentikand an seterusnya dicegah dan kapasitas produksi dari industri dalam negeri dapat dipulihkan. Berbagai pilihan kebijakan dapat ditempuh dalam kerangka melindungi dan menyelamatkan industri dalam negeri dari kebangkrutan. Misalnya seperti kebijakan co-manajement yang ditempuh oleh Pemerintahan Chaves di Venezuela dimana perusahaan-perusahaan yang bangkrut diberi modal oleh Negara kemudian manajemen dan pengelolaannya diserahkan kepada kaum buruh diperusahaan yang bersangkutan. Atau dalam jangka pendek seperti yang dijalankan oleh Presiden Roosevelt pda masa depresi besar tahun 1930-an, yaitu, hasil-hasil produksi perusahaan dalam negeri yang mengalami kesulitan dalam pemasarannya dibeli oleh Negara dan kemudian oleh Negara dijual kembali. Metode kedua ini dapat memanfaatkan Bulog sebagai instrumennya yaitu dengan memperluas tanggungjawab bulog dari sekedar menstabilkan harga beras menjadi sentral dari distribusi produksi industri dalam negeri namun juga dengan membabat habis korupsi di dalam tubuh Bulog.

5. Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk seluruh rakyat.
Pendidikan gratis ini mencakup segala jenjang pendidikan. Program penggratisan pendidikan hingga SMP oleh Pemerintahan SBY-Kalla terbukti bohong dan tidak mengatasi persoalan. Faktanya sebagian besar TK, SD, dan SMP masih memungut biaya dari murid, dan program pendidikan gratis ini tidak mencakup keseluruhan biaya pendidikan (transportasi, buku-buku, asrama dan sebagainya). Selain itu lulusan SMP juga tidak memadai untuk terserap oleh lapangan industri dan tidak mampu menjadi dasar kapital social yang kuat yang dapat menunjang program industrialisasi nasional. Sementara itu prioritas dari program pendidikan gratis ini harus sejalan dengan kebutuhan untuk menguatkan program Industrialisasi nasional, yaitu memprioritaskan pendidikan dalam bidang teknik, pertanian, geologi, farmasi, juga bidang kedokteran. Demikian juga jalur-jalur pendidikan non formal atau kursus-kursus ketrampilan yang juga harus difasilitasi oleh Negara tekanan prioritasnya mengabdi pada kepentingan program industrialisasi nasional. Program demikian juga yangs edanag dijalankan oleh pemerintahan rogressif Chaves di Venezuela melalui program-program Mission Ribas, Mission Sucre dan sebagainya. Demikian juga dengan program kesehatan gratis, semua golongan harus digratiskan dari biaya rawat inap, konsultasi dan jasa dokter atau medis, dan obat-obatannya. Program belas kasihan dengan dalih menggratiskan untuk yang miskin saja hanyalah menciptakan sumber penyelewengan dan korupsi baru. Ditengah standarisasi ukuran kemiskinan yang beraneka ragam dan sarat kepentingan politis adalah jauh lebih sulit menghitung jumlah orang miskin ketimbang orang kaya. Propaganda dari intelektual dan birokrat antek-antek imperialis yang menyatakan bahwa subsidi harus tepat sasaran adalah pura-pura tidak tahu persoalan dan menipu rakyat. Ada seribu macam instrument kebijakan yang dapat digunakan untuk menarik kembali subsidi yang jatuh pada golongan yang dinyatakan orang kaya ketimbang muluk-muluk menyatakan bahwa subsidi hanya untuk orang miskin –yang standar kemiskinannya telah direndahkan sedemikian rupa. Sehingga yang terjadi adalah orang miskin justru dijadikan industri dan komoditi oleh segelintir kaum pemodal dan birokrat korup untuk berbagai macam program belas kasihan: BLT/SLT Bantuan Langsung Tunai/Subsidi Langsung Tunai), minyak tanah bersubsidi, solar bersubsidi, beras miskin/raskin dsb. Disetiap kecamatan minimal hars ada satu poliklinik, dan disetiap desa/kelirahan minimal terdapat satu puskesmas. Memassalkan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menggratiskannya adalah syarat bagi peningkatan human capital yang mutlak perlu bagi keberhasilan program industrialisasi nasional.

6. Upah Minimum Nasional sesuai KHL Untuk Kaum Buruh. Penghitungan standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) berdasarkan rata-rata standar KHL 9 kota industri utama. Kota industri utama yang dimaksud adalah: Jakarta, Tangerang, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Balikapapan
Penghitungannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga Tripartit. Selain untuk meningkatkan tingkat upah yang layak dan kesejahteraan bagi kaum buruh juga bertujuan agar kesenjangan perkembangan industri, kesenjangan pendapatan, kesenjangan desa dan kota, kesenjangan konsentrasi kapital, kesenjangan konsentrasi penduduk dapat dikurangi. Sehingga tenaga kerja di pedesaan atau kota-kota kecil tidak perlu untuk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar tertentu untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Tentu saja ketentuan ini hanya berlaku bagi perusahaan swasta atau BUMN yang mampu, bagi yang belum mampu tingkat kenaikannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan – Dewan Pengupahan setempat, dan sebaliknya bagi perusahaan yang berkemampuan memberi upah lebih tinggi dari upah minimum nasional juga diwajibkan oleh Dewan Pengupahan setempat untuk memberikannya.

7. Menurunkan harga sarana produksi pertanian, perlindungan terhadap hasil-hasil pertanian dalam negeri, dan penyelesaian sengketa Agraria dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan untuk kaum tani. Sarana produksi yang dimaksud terutama pupuk dan mesin-mesin pertanian (traktor, mesin giling, mesin perontok, mesin pengering). Agar supaya harga pupuk dapat ditekan adalah mutlak perlu menasionalisasi industri gas, minyak, dan listrik sehingga harganya dapat ditekan. Penutupan pabrik-pabrik pupuk oleh karena kekurangan pasokan gas seperti yang selama ini terjadi diakibatkan oleh karena pemerintah dari zaman orde baru hingga SBY-Kalla telah menjadi kacung dari kaum imperialis yang menguasai industri gas. Kenyataan ditutupnya pabrik-pabrik pupuk oleh karena kekurangan gasselayaknya menjadi vonis mati Pemerintahan SBY-Kalla dihadapan kaum tani. Negara juga harus memfasilitasi, mengembangkan, dan memajukan industri mesin-mesin pertanian, dan juga industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Dalam masa transisi, dimana dibutuhkan proses untuk menuju kemampuan dalam negeri dalam memproduksi mesin-mesin bagi industri pertanian diperbolehkan melakukan impor mesin-mesin bagi industri pertanian.

Penyelesaian konflik atau sengketa agraria juga menjadi agenda yang bersifat mendesak. Kaum tani telah ditindas secara fisik dalam mempertahankan hak-hak atas tanahnya selama puluhan tahun, sejak berdirinya kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Dalam kurun waktu kurang lebih selama 30 tahun, sejak 1970 hingga 2001, terjadi 1.753 kasus sengketa tanah. Dari keseluruhan sengketa tersebut, 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan; 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru; 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi; 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri; 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan; dan 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Dalam sengketa-sengketa dan konflik itu tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga telah menjadi korban langsung, dan meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan. Prinsip dalam penyelesaian sengketa agrarian adalah mengembalikan kepada kaum tani yang menjadi korban perampasan tanah disertai ganti rugi jika tanah tersebut belum berubah menjadi kapital yang produktif, jika tanah yang menjadi sengketa sudah menjadi kapital yang lebih produktif pengelolaannya diserahkan kepada kaum tani yang menjadi korban dengan membentuk Dewan Tani dan atau memberikan ganti untung –dan bukan ganti rugi--jika yang kaum tani yang bersangkutan menghendakinya. Tanah-tanah negara dan swasta yang tidak dikelola secara produktif didistribusikan kepada kaum tani dan pengelolaannya diserahkan kepada Dewan Tani – Dewan Tani setempat.

8. Nasionalisasi Industri Perbankan dalam negeri.
Proses privatisasi terhadap berbagai bank dalam negeri harus ditinjau ulang. Karena hanya menguntungkan bankir-bankir imperialis seperti Temasek, Farallon, sebab turut serta didalam bank-bank yang dijual itu ratusan triliun dana obligasi rekapitalisasi perbankan yang setiap tahunnya membebani ABPN puluhan triliun. Dan subsidi ini dinikmati oleh bankir-bankir imperialis seperti Temasek dan Farallon. Kepemilikan asing terhadap bank-bank di dalam negeri harus dibatasi karena dapat merugikan perekonomian nasional. Penguasaan bank adalah jalan tol bagi kaum imperialis untuk menguasai sector-sektor ekonomi penting lainnya. Penguasaan bank dalam negeri oleh asing terbukti menyulitkan dalam menjalankan peranan nasional dari perbankan untuk mendukung proses industrialiasi nasional. Kredit-kredit hanya diarahkan untuk sector konsumsi, dimana barang-barang konsumsi yang diperdagangkan juga produk dari negeri-negeri imperialis sendiri. Bank asing hanya boleh beroperasi sebagai cabang dari bank-bank di negeri induknya dengan membatasi operasionalnya.

9. Penyelamatan asset-aset nasional dari program privatisasi BUMN dan liberalisasi asset-aset ekonomi strategis lainnya (air, migas, listrik, rumah sakit, universitas dan sebagainya) dari Pemerintahan SBY-Kalla.
Program ini terbukti merugikan adanya. Apalagi tak seperti yang digembargemborkan para penganjur privatisasi bahwa selama ini BUMN membebani Negara, ternyata BUMN-BUMN yang dijual adalah BUMN-BUMN yang justru mendapat laba usaha yang besar. Selain itu privatisasi juga menjauhkan akses rakyat terhadap barang-barang kebutuhan dan jasa yang pokok karena setelah diprivatisasi pemilik modalnya, yang kebanyakan asing demi mengeruk laba yang sebesar-besarnya terus menaikan harga jual produknya.

10. Bubarkan KomandoTeritorial TNI.
Lembaga Koter ini selama ini, apalagi pada masa Orde Baru terbukti telah menjadi mesin penghancur demokrasi. Tak terbilang korban-korbannya. Mempertahankan lembaga Koter sama artinya meletakan bom waktu bagi demokrasi, dan pemborosan yang luar biasa dari APBN apapun dalihnya. Mau dalihnya untuk pemberantasan terorisme, menjaga stabilitas, membasmi kekuatan ekstrim kiri dan ekstrim kanan dan ekstrim-ekstrim lainnya Koter terbukti merusak demokrasi karena wataknya yang ekstra yudisial dan latar belakang masih dominannya jenderal-jenderal TNI yang gemar berpolitik. Koter juga merupakan sumber pemborosan anggaran Negara yang luar biasa besar, bisa dibayangkan berapa besar anggara negara harus membiayai biaya operasional sekian puluh ribu Babinsa yang ada disetiap kelurahan di Indonesia, sekian Koramil yang ada disetiap kecamatan, sekian ratus Kodim disetiap Kabupaten, Korem, di Karesidenan, dan Kodam-kodam dihampir setiap propinsi diseluruh Indonesia. Dibawah pemerintahan SBY-Kalla jumlah Komando Teritorial justru semakin bertambah. Front Persatuan Nasional adalah kekuatan rakyat yang akan menjadi pembela garda depan terhadap hak-hak demokratik rakyat.

Seluruh bentuk diskriminasi politik oleh karena perbedaan ideologi, gender, keyakinan agama, etnis, orientasi seksual adalah musuh daripada Front Persatuan Nasional.




LONG LIVE SOCIALISM
UNITY TO AGAINTS CAPITALISM, MILITARISM, and FEODALISME

DARI KRISIS MENUJU KRISIS

Ketika Gus Dur dan Megawati terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang baru, mendadak sontak, nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar AS yakni, dari kisaran Rp. 7.800 - Rp. 8.000 per dollar AS, menjadi sekitar Rp. 6.500 per dollar-nya.
Fenomena menguatnya rupiah ini kemudian dianggap bahwa pasar bereaksi positif terhadap hasil SU yang legitimate, demokratis dan ditambah fakta bahwa kedua sejoli itu didukung oleh basis massa yang kuat. Setelah dilanda gelombang pasang pesimisme, kini gelombang optimisme melanda hampir seluruh pelaku bisnis, pengamat ekonomi, dan kalangan pemerintahan sendiri. Bahwa sebentar lagi investor asing akan berduyun-duyun menanamkan modalnya di sini. Jalan pemulihan ekonomi yang semula buntu, seakan-akan telah terbuka kembali.
Tetapi, tak lama berselang, rupiah tiba-tiba kembali anjlok ke angka Rp. 7.000, karena pasar kecewa dengan komposisi para menteri ekuin dari kabinet persatuan nasional. Kembali muncul suara riuh rendah yang mengomentari fenomena ini. Kekuatan pasar yang maha dahsyat itu, dapat dimaklumi karena, komposisi kabinet ekuin tidak didukung oleh profesionalisme dan kemampuan penguasaan ekonomi yang kuat dari para menteri yang ditunjuk. Pasar menuding bahwa, Bambang Sudibyo, tidak pantas menjadi menteri keuangan, karena ia seorang akuntan, bukan ekonom. Demikian pula dengan Jusuf Kalla, yang kapasitas dan kapabilitasnya sangat diragukan, karena perusahaannya diduga terlibat praktek bisnis kotor.
Dari peristiwa ekonomi ini, kesimpulan apa yang bisa ditarik? Pertama, pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung pada sentimen pasar, bukan pada dasar kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Sementara, pasar dikuasai dan dikendalikan oleh kaum kapitalis asing dan kapitalis domestik yang melarikan uangnya ke luar negeri akibat krisis ekonomi-politik yang tidak terkendali selama dua tahun belakangan. Jika pasar bereaksi positif (menguatnya nilai rupiah terhadap dollar), maka kemungkinan besar para investor akan datang ke sini, sebaliknya demikian; kedua, naik turunnya nilai mata uang rupiah, bukanlah indikasi bahwa roda perekonomian nasional telah kembali berputar; dan ketiga, reaksi positif pasar dan mulai bergeraknya roda perekonomian tidak bisa diartikan bahwa seiring dengan itu, terjadi peningkatan kualitas hidup rakyat. Bahkan, seperti yang akan kujelaskan kemudian, ketergantungan terhadap pasar yang dikendalikan oleh kaum kapitalis dan negara-negara kapitalis maju, menyebabkan derajat kehidupan rakyat semakin rendah dan payah.

Strategi Kebijakan Neoliberal
Krisis ekonomi yang menimpa kita memang sungguh dahsyat. Data yang dilansir oleh buletin Pandangan, No. 601/Thn-XII/1999, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran telah meningkat dari 13,6 juta sebelum krisis menjadi 44 juta setelah krisis. Demikian juga dengan pendapatan per kapita yang anjlok dari US$ 1.200 menjadi US$ 500, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat dari 23 juta jiwa sebelum krisis menjadi 80 juta lebih setelah krisis. Demikian juga dengan makin besarnya jumlah utang LN hingga mencapai angka 153 milyar dollar AS, suatu jumlah yang tak mungkin bisa dibayar kecuali dengan jalan pemutihan utang. Keadaan parah ini masih ditambah dengan bencana alam El-Nino yang menyebabkan kegagalan panen petani sehingga, pemerintah harus mengimpor 2 juta ton beras setahun. Tetapi, kesulitan itu pun masih harus ditambah dengan tingkat inflasi yang mencapai angka 100 % lebih (kini turun tinggal 22 %) sehingga menyebabkan harga barang melambung tinggi tidak terkendali.
Jadi, akibat dari terpaan krisis ini, kehidupan rakyat benar-benar merosot hingga ke titik nol. Sebab, disatu sisi, daya beli rakyat benar-benar anjlok sementara di sisi lain, harga barang melambung tinggi tidak terbeli. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kita akan kehilangan satu generasi di masa datang akibat kekurangan gizi, kesehatan yang buruk dan pendidikan yang rendah.
Naiknya, Gus Dur dan Megawati, tidak otomatis kemudian keadaan rakyat membaik. Tidak, justru makin hari keadaan rakyat makin bertambah parah (indikator-indikator ekonomi menunjukkan hal ini). Ada dua hal yang menyebabkannya: pertama, pasar saat ini sedang wait and see dengan segala perkembangan ekonomi-politik yang terjadi, misalnya berlarut-larutnya penyelesaian kasus Aceh dan Ambon. Jadi, makin stabilnya fluktuasi nilai rupiah, karena pasar enggan dan jenuh untuk melakukan transaksi dan investasi; kedua -- dan ini yang fundamental -- karena kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Soeharto dan Habibie: membebek kepada IMF dan Bank Dunia. Pembebekan kepada IMF dan Bank Dunia dengan kebijakan neoliberalinya, oleh banyak pelaku bisnis, pengamat ekonomi dan kalangan pemerintah, dianggap sebagai suatu hal yang realistis. Pernyataan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, seusai pelantikannya di Istana Negara tanggal 29 Oktober, mewakili pandangan itu : "mau tidak mau kita terpaksa minta bantuan IMF dan Bank Dunia antara 1-2 tahun untuk menutup anggaran yang defisit".
Jadi, karena tidak punya anggaran bahkan defisit (minus), maka bagaimana mungkin kita bisa membangun? Bagaimana mungkin sektor riil bisa jalan, JPS bisa sukses dan rekapitalisasi perbankan bisa dituntaskan, kalau anggaran untuk itu nol? Maka, menurut logika ini, kita butuh uang, butuh anggaran, dan yang memiliki itu semua hanyalah IMF dan Bank Dunia. Tidak itu saja, saat ini IMF dan Bank Dunia telah menjadi acuan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. IMF oke, investor pun oke. Maka, membebek kepada IMF merupakan langkah taktis, cukup 1-2 tahun saja.
Karuan, pernyataan Kwik Kian Gie ini disambut positif oleh para pembela kebijakan neoliberal (pasar bebas). Dengan nada yang provokatif, R. William Liddle menyebut Kwik sebagai pendekar pendekatan pasar bebas yang akan sanggup menghela gerbong ekonomi kita ke terminal yang jaya, kaya dan makmur sejahtera seperti negara maju lainnya. Liddle mengatakan : "di dalam konsensus baru ini, diakui bahwa peran pokok harus dimainkan oleh pasar, sebab pasar adalah sumber utama pertumbuhan. Lagi pula diakui bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan akan sedikit terhambat kalau pasar dalam negeri tidak disambungkan dengan pasar luar negeri. Ekonomi-ekonomi asing yang lebih maju itu menawarkan kesempatan-kesempatan yang sangat berharga kepada kaum wiraswastawan, buruh dan konsumen di negara-negara yang sedang berkembang (Kompas, 2/11/'99)..
Memang kalau kita mengikuti alur berpikir seperti ini, maka mau tidak mau (meminjam istilah Kwik Kian Gie), kita harus berkompromi dengan realitas atau bahkan menceburkan diri pada pragmatisme. Bagaimana kalau alur berpikirnya dibalik? Bahwa, penyebab ambruknya perekonomian nasional disebabkan oleh diterapkannya kebijakan neoliberal di Indonesia, terutama sejak diluncurkannya paket deregulasi 1983. Paket deregulasi itu dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia, karena bayang-bayang krisis tengah mendera saat itu akibat tekanan pada defisit transaksi berjalan yang semakin besar, dimana tekanan pada defisit transaksi berjalan itu dipicu oleh makin membengkaknya jumlah utang LN. Maka. untuk menghindari krisis, diluncurkanlah paket-paket deregulasi tersebut, dimana dalam paket deregulasi tersebut, intervensi negara/pemerintah terhadap pasar terus-menerus dikurangi sembari meletakkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada mekanisme pasar. Akibat semakin terbukanya pasar dalam negeri tersebut, perekonomian nasional pernah mencapai puncak kejayaannya, yakni bertumbuh sekitar 7-8 % pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan fantastis itu, tidaklah mengherankan jika IMF dan Bank Dunia menggolongkan Indonesia ke dalam calon negara-negara industri baru, menyusul Korsel, Singapura, Hongkong dan Taiwan. Tidak itu saja, akibat diterapkannya mekanisme pasar bebas, dengan sesumbar dikatakan bahwa standar kehidupan buruh meningkat.
Tetapi, apa akibat dari penerapan kebijakan neoliberal tersebut. Hanya krisis yang kita alami. Angka-angka yang begitu fantastis tiba-tiba jeblok. Kalangan ekonom bersikeras bahwa penyebab dari krisis ini bukan karena diterapkannya mekanisme pasar bebas, justru mekanisme pasar itu tidak dilaksanakan secara konsisten akibat berkembangnya praktek KKN yang meluas di tubuh rezim. Dan kini saatnya, penerapan mekanisme pasar bebas yang sempurna itu harus dilakukan oleh pemerintahan baru. Saya tidak ingin mengulangi debat mengenai asal muasal krisis. Baiklah kita ikuti terus aplikasi dari penerapan kebijakan neoliberal ini dengan membandingkannya pada negara-negara Amerika Latin.

Krisis Berkepanjangan
Satu di antara dua tugas fundamental yang harus dilakukan oleh pemerintahan saat ini adalah, memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menaikkan derajat hidup rakyat. Persoalannya, dengan cara dan kebijakan bagaimana yang harus ditempuh untuk menggerakkan roda ekonomi yang terlanjur patah itu?
Pengalaman rezim-rezim "demokratis" di Amerika Latin, mereka menerapkan strategi kebijakan neoliberal untuk memulihkan perekonomiannya. Alasan di balik penerapan kebijakan tersebut sangat sederhana karena, negara-negara di kawasan itu praktis bangkrut. Kebangkrutan itu disebabkan oleh sektor riil yang macet, sistem perbankan yang amburadul, ekspor yang menurun drastis dan utang LN yang membumbung tinggi. Ditambah dengan tuntutan untuk secepatnya mengkonsolidasikan demokrasi, mencegah kembalinya militer ke dunia politik akibat krisis yang berlarut-larut, mereka merasa tidak ada pilihan lain kecuali tunduk pada saran kebijakan IMF dan Bank Dunia.
Maka, segera setelah kebijakan neoliberal itu diluncurkan, mengalirlah dana-dana segar ke negara-negara tersebut. Sektor riil kembali berjalan, pasar modal menjadi bergairah dan sistem perbankan kembali stabil. Tetapi, bagaimana sesungguhnya keadaan kesejahteraan rakyat? Apakah rakyat ikut menikmati berkah pertumbuhan tersebut? Menurut keyakinan para penganut kebijakan pasar bebas (neoliberal), jelas kehidupan rakyat menjadi bertambah baik, sebab dengan kembali berjalannya roda ekonomi maka kegiatan produksi bertambah banyak sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan, maka upah buruh akan semakin tinggi pula sehingga kehidupannya pun menjadi bertambah baik.
Tetapi, itu semua adalah logika yang tidak berbasis fakta dan data yang valid. Angka-angka pertumbuhan itu semuanya palsu sifatnya, karena tidak menggambarkan kondisi riil kehidupan rakyat: seperti, berapa banyak buruh yang di PHK akibat dari kebijakan privatisasi dan efisiensi; berapa dalam kemiskinan rakyat sebagai akibat pemotongan subsidi-subsidi? Berapa banyak petani yang tersingkir sebagai akibat dari kebijakan liberalisasi pasar? Ini semua tidak terekam dalam angka-angka pertumbuhan yang fantastis itu.
Karena itu, sangat menarik data yang disampaikan Atilio A. Boron, yang dengan mengambil kasus Chile sebagai simbol kesuksesan penerapan kebijakan neoliberal. Menurut Boron, pada tahun 1988, setelah 15 tahun restrukturisasi ekonomi, pendapatan per kapita dan upah riil pekerja tidak terlalu jauh berbeda dari tahun 1973, sekarang dengan angka penganguran rata-rata 15 % antara 1975 dan 1985 (dengan puncaknya yang mencapai 30% pada tahun 1983). Antara 1970 dan 1987 angka kemiskinan meningkat dari 17% menjadi 38%, dan tahun 1990 konsumsi per kapita di Chile masih di bawah tingkat 1980. Antara tahun 1979 dan 1988 bagian terkaya meningkatkan pendapatannya dari 36,2% menjadi 46,8% dari pendapatan nasional, sedangkan bagian terbawah turun dari 20,4% menjadi 16,8%. 9.
Hal yang sama terja di Mexico. Menurut data official Meksiko, pendapatan per kapita nasional jatuh 12,4% antara 1980 dan 1990, terlepas dari retorika yang digunakan oleh pemerintahan PRI untuk "menjual" konversi mereka kepada neoliberalisme. Antara tahun 1982 dan 1988 upah riil turun 40%, dan selalu berada di sekitar itu . Sementara angka penganguran -- yang secara tradisional tinggi di Mexico -- terus meningkat, dan konsumsi per kapita turun 7% antara 1980-1990. Menurut Castaneda, " ketika pada tahun 1992 pemerintahan Mexico menerbitkan penghitungan statistik yang pertama dari distribusi pendapatan dalam 15 tahun, datanya benar-benar mengerikan." Akibat dari memburuknya situasi ekonomi ini, timbul pemberontakan Chiapas, dua pembunuhan politik, defisit perdagangan yang tinggi, dan kolapsnya peso yang membuat elit lokal dan advisor mereka sadar bahwa kebijakan neoliberal tidak dapat berjalan.

Kesimpulan
Bercermin dari pengalaman dua negara di Amerika Latin ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini, tidak lain dari pada menjuruskan negara ini ke jurang krisis yang makin dalam. Jika kita ikuti beberapa pernyataan para menteri bidang Ekuin, jelas sekali bahwa kebijakan privatisasi, pemotongan anggaran untuk subsidi, deregulasi dan liberalisasi pasar akan makin diintensifkan. Sedangkan mengenai keberadaan utang LN yang demikian besar, menko ekuin menyatakan bahwa, pemerintah tidak akan meminta pengurangan utang. Ini sungguh merupakan sikap yang over confidence, sebab dengan jumlah utang LN yang telah mencapai angka 153 milyar dollar AS, jelas hal itu akan sangat memicu membengkaknya defisit transaksi berjalan.
Dengan kata lain, pemerintahan baru ini sedang menyiapkan bara api perlawanan rakyat, karena resep yang mereka terapkan untuk memulihkan krisis ekonomi justru akan melahirkan krisis baru. Maka, tugas kita saat ini adalah terus berpropaganda bahwa kebijakan neoliberal yang diadopsi ini adalah salah. Itu satu hal. Hal lain, adalah bahwa sejak saat ini kita harus mendorong rakyat untuk membangun organisasi-organisasinya sendiri yang mandiri dan kuat, yang setiap saat siap untuk menjadi wadah perlawanan rakyat terhadap neoliberalisme. Tanpa melaksanakan kedua hal itu, maka rakyat akan makin parah penderitaannya.


Oleh Coen Husain Pontoh
Penulis buku TNI bukan Tentara rakyat.



LONG LIVE SOCIALISM
UNITY TO AGAINTS CAPITALISM, MILITARISM, and FEODALISME

selamat HARI PENDIDIKAN NASIONAL

PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH DAN DEMOKRATIS.

HARI INI, di kantor-kantor pemerintah dilakukan upacara untuk memperingati hari pendidikan nasional, dengan seremonial upacara bendera kegiatan ini lebih pada rutinitas belaka. sedangkan disisi lain terbentang situasi pendidikan nasional kita yang makin carut marut, akibat kebijakan komersialisasi/liberalisasi yang di lancarkan oleh imperialisme dengan kaki tanggannya SBY-JK. pendidikan nasional sebagai media untuk melahirkan generasi baru yang berkualitas/human caital ternyata justru semakin dinjak-injak oleh praktek bisnis sekolah oleh kapitalisme. biaya pendidikan yang makin mahal, kurikulum yang sangat tidak demokratis, dan kelembagaan yang di dominasi oleh birokrat kampus dan sekolah hanyalah menempatkan sekolah tidak lebih sebagai lahan untuk menggali keuntungan sebesar-besarnya, dengan akumulasi sebagai nabinya.
lembga pendidikan hanya menjadi sekrup untuk menopang system kapitalisme sekarang, dengan riset-riset, dengan tenaga buruh murah, dengan professor pendukung, dan lain sebagainya. dalam situasi sekarang, Neoliberalisme makin agressif dalam menyerang kesejahteraan rakyat termasuk memasung dunia pendidikan, misalnya dengan system baru labour market flexibility [LMF] yang pada intinya menjadikan buruh sebagai komoditi dengan harga sangat mudah, tampa posisi tawar.termasuk kita MAHASISWA yang nantinya menjadi tenaga kerja baru di nilai dengan sangat murah oleh kapitalisme internasional.ini bukan hanya di indonesiatapi di berbagai negara termasuk negara imperialis seperti perancis, yang melahirkan perlawanan mahasiswa di sana.
keterlibatan 5 kampus dalam penggodokan Revisi UUK hanyalah embel-embel stempelisasi kebijakan pemerintah dan meredam perlawanan massa rakyat.
maka dengan bercerming dengan situasi diatas, maka kami menyatakan sikap;
1. pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis sekarang juga.
2. stop pencabutan subsidi sosial termasuk pendidikan, kesehatan, BBM, TDl, dll.
3. memassalkan infrastruktur pendidikan ; bangunan sekolah, peraltan belajar, fasilitas, dll dengan pembiayaan penuh negara.
4.naikkan upah untuk para pengajar untuk kesejahteraan guru.
5

demikian, statemen ini kami buat.
jakarta, 2 mei 2006

Eksekutif Nasional LMND



Paulus Suryanta Ginting
sekjend

LONG LIVE SOCIALISM
UNITY TO AGAINTS CAPITALISM, MILITARISM, and FEODALISME

FRONT PERSATUAN

Pembangunan front persatuan Demokratik multisektoral yang berbasis kerakyatan saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak karena diakui atau tidak diakui kita saat ini menghadapi sebuah rejim yang anti Demokrasi dan Anti Rakyat Miskin. Perbedaan issue yang dibawa oleh kelompok-kelompok demokratik saat ini menyiratkan kepada kita akan sebuah perpecahan dalam gerakan mahasiswa. Polarisasi atau perbedaan kutub dalam kegiatan berorganisasi adalah hal yang wajar, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai demokrasi sejati dan kemenangan rakyat diperlukan front-front sektoral disetiap sektor (mahasiswa, buruh, maupun petani) yang mampu mewadahi aspirasi dan kepentingan sektor masing-masing. Namun satu hal yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan mendesak pula adalah kebutuhan untuk mewadahi setiap front-front sektoral yang ada, dalam sebuah front persatuan yang memang kemudian akan menjadi sebuah embrio bagi perlawanan-perlawanan rakyat secara menyeluruh, yang bebasiskan semua sektor, Buruh, Tani Mahasiswa, dan Kaum Miskin Kota.
Mengapa kita membutuhkan sebuah Front Persatuan Demokratik
Dalam masa masa normal, ideologi kelas penguasa mendominasi kesadaran massa bukan hanya karena sang penguasa memiliki kontrol terhadap sarana produksi ideologis (seperti masjid, sekolah, media massa dll), tetapi juga karena kondisi kondisi normal kehidupan dari kelas kelas yang bekerja. Dalam kehidupan sehari hari massa rakyat dihisap dan disiksa melalui eksploitasi dan pengasingan terhadap kerja, sebagaimana juga melalui kurangnya waktu luang yang sebenarnya.
Bahkan ketika mereka bersimpati dengan gagasan-gagasan kita, sebagaimana juga seimpati massa rakyat luas di berbagai negeri –simpati yang direfleksikan di dalam dukungan elektoral untuk partai partai yang menyatakan kesetiaannya pada asas kerakyatan--itu tidak berarti bahwa mereka dipenuhi dengan satu kesadaran revolusioner. Di dalam kondisi kehidupan yang normal massa rakyat luas adalah korban pasif dari penghisapan dan penindasan, yang cenderung mengisi mereka dengan gagasan bahwa revolusi adalah hal yang tidak mungkin dan tidak berguna, bahwa musuh mereka begitu kuat dan begitu susah untuk dikalahkan. Perlawanan yang tak melibatkan seluruh elemen rakyat merupakan usaha yang sia-sia.
Namun di dalam panasnya mobilisasi massa yang besar, yang serupa dengan tindakan-tindakan kolektif, perasaan inferioritas dan tak berdaya ini dapat hilang dengan tiba tiba. Massa rakyat menjadi sadar akan kekuatan potensialnya yang luar biasa sesegera setelah mereka bertindak bersama, secara kolektif dan dalam solidaritas. Sudah tentu itulah mengapa kaum progresif melekatkan arti penting yang ekstrem terhadap tindakan kolektif oleh kaum tertindas, untuk membangun aksi aksi massa. Melalui aksi massa-lah maka kaum tertindas mulai memecah kebisuan dan perilaku keterbudakkan yang telah ditanamkan kepada mereka sejak lahir.
Lebih jauh lagi, tanpa mobilisasi yang berskala besar –pemogokan, rally, demonstrasi jalanan, dll—massa tidak dapat secara efektif melawan serangan serangan yang dilancarkan oleh kaum kapitalis dan pemerintahannya untuk standar kehidupan dan hak hak demokratik mereka. Demoralisasi dan kehilangan kepercayaan diri atas kekuatan massa sendiri yang akan mengalir menjadi penerimaan pasif terhadap serangan serangan semacam itu akan menjadi sangat berbahaya bagi pengembangan kesadaran revolusioner di antara massa dan elemen elemen pelopor. Mengorganisasikan kesatuan tindakan yang dilakukan oleh kelas pekerja atau bagian apapun dari masyarakat yang dapat memenangkan perjuangan melawan serangan para penguasa kapitalis dengan demikian merupakan keniscayaan obyektif yang harus kita hadapi.
Tujuan Fundamental dari taktik Front Persatuan
Dalam setiap kasus, taktik front persatuan tidak harus difokuskan secara khusus pada kesepakatan kesepakatan formal di antara para pemimpin organisasi revolusioner atau reformis. Sementara kesepakatan kesepakatan semacam itu mungkin diperlukan untuk memperluas keterlibatan massa ke dalam aksi, mahasiswa tidak membuat inisiatif inisiatifnya untuk aksi massa saja, namun harus juga mendorong sampai pada penyatuan gerak dan kerja-kerja bersama dengan setiap sektor yang ada. Dengan sendiri, atau bersama dengan seluruh organisasi yang ada maupun para aktivis independen,.
Tentunya, dalam merumuskan tuntutan tuntutan untuk mobilisasi semacam itu dan memilih bentuk bentuk aksi, kita harus berusaha memperluas keterlibatan yang meluas sebanyak mungkin dengan mengikutsertakan, jika memungkinkan, seluruh organisasi demokratik yang ada hingga kebasis-basis pengorganisiran yang ada. Ini bermakna bahwa kita harus berusaha mempertahankan pendekatan front persatuan terhadap seluruh organisasi organisasi yang bergabung tersebut, bahkan ketika kesempatan untuk mencapai setiap tindakan bersama kecil peluangnya. Dalam hal ini harus ada yang dapat menunjukkan kepada mereka yang terlibat di dalam perjuangan bahwa kurang persatuan di dalam perjuangan tidak lah berarti sektarianisme, akan tetapi ketidaksiapan kaum reformis untuk berjuang melawan kelas penguasa.
Sebuah perjuangan bersama untuk menuntut yang asing terhadap situasi aktual tidak akan menemukan jawaban ketika di antara kekuatan kekuatan yang lebih luas tidak bisa menyatukan seluruh sektor yang ada, Pada hakekatnya, taktik front persatuan hanya dapat berhasil dalam mengungkap ketidaksiapan kaum borjuasi untuk berjuang jika hal itu didasarkan pada penilaian yang realistik terhadap situasi –tentang perhatian dan kepentingan kepentingan mendesak dan mendasar dari massa.
Dalam mengungkap ketidaksiapan kaum borjuasi untuk memimpin perjuangan yang serius di dalam mempertahankan kepentingan massa yang mendesak dan mendasar, bagaimanapun hanyalah salah satu aspek dari taktik front persatuan. Hal ini perlu ditekankan karena taktik front persatuan sering disalahartikan sebagai tujuan yang tunggal dan utama. Sekedar menunjukkan para pemimpin reformis dari organisasi organisasi massa sebagai pengecut dan pengkhianat tidaklah menuntaskan problem kunci yang dihadapi oleh massa rakyat secara luas. Itulah tugas yang tidak hanya memecah genggaman politik kaum elit politik terhadap massa, tetapi untuk meyakinkan mereka untuk meletakkan kepercayaan politik mereka di dalam sebuah front persatuan yang melibatkan mereka dalam setiap aktifitas politik. Untuk melakukan hal ini, kita harus menunjukkan kepada massa, melalui pengalaman perjuangan mereka sendiri, di mana program, taktik dan kepemimpinan kita lebih baik daripada kaum elit politik yang anti demokrasi.
Tujuan fundamental dari taktik front persatuan bukanlah menunjukkan elit politik sebagai pemimpin yang tidak handal. Lebih dari itu, tujuan fundamentalnya adalah memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perjuangan untuk menunjukkan bahwa rakyat adalah para pemimpin yang lebih baik dari pada para elit politik.
Taktik front persatuan bukanlah sekedar sebuah inisiatif yang dilakukan untuk mendapatkan kaum pekerja dan/atau beserta kaum pelajar yang berada pada organisasi atau partai, sebagaimana juga kaum pekerja dan pelajar yang tidak segaris, untuk bergabung di dalam satu perjuangan bersama dengan kita untuk mempertahankan kepentingan kepentingan mendesak dari massa di dalam melawan para penguasa kapitalis. Front persatuan menyediakan mobilisasi mobilisasi yang paling massif untuk isu isu mendesak saat ini, dan dengan demikian memberi kondisi kondisi yang paling menguntungkan bagi rakyat revolusioner untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pembangun perjuangan yang terbaik.
Ini juga berarti bahwa apakah front persatuan perlu dibentuk atau tidak tidak sepenuhnya bergantung atas fakta bukan hanya bisa bersepakat atas satu isu khusus, tetapi berdasar atas apakah aplikasi terhadap taktik ini akan membantu di dalam memenangkan kekuatan kekuatan yang lebih luas pada perspektif perspektifnya. Kami bisa memiliki pandangan yang sama terhadap beberapa isu akan tetapi 99 kali dari 100 (atau bahkan lebih dari itu) hal itu tidak akan membantu kita untuk memenangkan kekuatan yang lebih luas bagi perspektif kita untuk membentuk front persatuan dengan sekte yang tidak relevan secara politik.
Fungsi front Persatuan itu sendiri harus dijadikan sebagai alat perlawanan rakyat dan juga dapat dijadikan sumber informasi tentang situasi nasional dan daerah. Di dalam membangun aksi aksi front persatuan, kita berusaha mendorong front persatuan mengkongkretisasi tujuan tujuannya dengan menempatkan tuntutan-tuntutan yang jelas dan spesifik terhadap para penguasa kapitalis, atau di dalam beberapa situasi tertentu, terhadap para pemimpin reformis dari organisasi organisasi massa. Ketentuan mengenai tuntutan atau tuntutan bagi aksi aksi front persatuan berporos pada sejumlah kriteria: Apakah mereka menempatkan situasi kongkret, misalnya isu aktual yang muncul pada satu poin perjuangan kelas yang ada? Apakah mereka menemukan, bahkan jika hanya dalam cara yang parsial, kebutuhan obyektif mendesak dari massa sehubungan dengan problem khusus yang ditempatkan? Apakah mereka berkemampuan memobilisasi massa misalnya apakah mereka berhubungan pada tingkat kesadaran dan kesiapan massa untuk berjuang? Apakah pengalaman perjuangan terhadap tuntutan tuntutan ini memfasilitasi massa dalam mengatasi ilusi ilusinya di dalam sistem kapitalis?
Front Persatuan dan Pemerintahan Koalisi
Isu tunggal front persatuan adalah yang paling mudah untuk dibangun dan dipertahankan. Akan tetapi, terdapat situasi situasi di mana taktik front persatuan dapat diperluas untuk membangun koalisi multi isu, seperti aliansi elektoral atau bahkan pembentukan pemerintahan. Kemerdekan Indonesia, sebagai contohnya, pada waktu itu yang terjadi adalah sebuah front persatuan untuk membentuk pemerintahan koalisi yang berbasis kerakyatan setelah Revolusi kemerdekaan, kasus yang sama juga bisa kita lihat pada konteks Perang Dunia II, pada saat kekuatan sekutu yang mewakili kaum kapital bergabung bersama kekuatan kiri -yang terepresentasikan oleh Uni Sovyet- untuk menghadapi bahaya Fasisme. Walaupun demikian, dalam semua kasus front persatuan harus melayani tujuan mengupayakan mobilisasi massa dalam penentangan terhadap kelas penindas.
Terdapat satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Trotsky di bulan November 1922,:
... jika di dalam sebuah krisis politik yang keras sebuah mobilisasi yang kuat dari kaum pekerja yang bergabung dengan sektor-sektor lain Petani, Mahasiswa, Kaum Miskin kota di negeri yang termasuk di dalamnya grup grup antara dan simpatisan, dan semangat massa pekerja tidak membiarkan kaum pembangkang membuat blok dengan kaum borjuasi yang menentang kita, maka dimungkinkan di bawah kondisi kondisi seperti ini, membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang menentukan transisi yang diperlukan untuk menuju sebuah kemakmuran…
Trotsky kemudian menggariskan kemungkinan skenario lain bagi pembentukan front persatuan di antara partai partai yang berbasis di dalam gerakan buruh, yaitu, mobilisasi kelas pekerja untuk melawan kudeta fasis. Menurut Trotsky, “Di dalam melancarkan perlawanan terhadap serangan fasis, setiap sektor tanpa kecuali akan turun ke jalan untuk membentuk sebuah pemerintahan buruh dengan makna ekstraparlementer”. Lalu Trotsky bertanya, “Dalam kasus yang terakhir akankah kita setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan kaum pembangkang?”
"Pemerintahan koalisi semacam itu dimungkinkan hanya jika dilahirkan dari perjuangan massa dan didukung oleh organisasi organisasi yang dibentuk oleh bagian bagian rakyat yang paling tertindas di tingkat akar rumput”.
Dalam konteks perjuangan di Indonesia, taktik front persatuan yang bersifat multisektoral bisa dijadikan jawaban sebagai solusi alternatif pengganti sistem pemerintahan saat ini. Pada prinsipnya sebuah persatuan yang berbasiskan pada gerakan massa merupakan pondasi dari demokratisasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa kali transisi pemerintahan tidak mampu memberikan perubahan secara signifikan, mengapa? Karena sekalipun wajah-wajah baru yang dimunculkan tetapi sistem yang digunakan tetap saja sistem lama. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 mencoba untuk mendobrak dinding tersebut tetapi pada perkembangannya malah terjebak dalam euforia.
Akhirnya tujuan semula dari gerakan untuk menciptakan demokratisasi saat itu telah gagal dengan Silih berganti kekuasaan ditapaki oleh elit politik di negeri ini, dan silih berganti pula kegagalan harus ditelan. Kegagalan dalam mengenyahkan sisa-sisa lama (Orde Baru); kegagalan dalam mengkukuhkan sistem masyarakat dan ketatanegaraan baru; dan kegagalan menghasilkan kebijakan yang bisa menyejahterakan rakyat, bebas dari penghisapan/penindasan modal serta militerisme.
Perubahan pada tahun 1998, pada dasarnya, atau seharusnya, merupakan perubahan untuk menghancurkan sistim kediktatoran, untuk mendirikan sistem yang demokratik. Kelompok sosial manapun yang, pada masa Orde Baru, tak memiliki kejahatan, atau tidak turut serta dalam struktur kekuasaan, baik secara ekonomi maupun secara politik, punya kepentingan terhadap perubahan tersebut―yang, dengan ideologi dan program-programnya, dalam derajat tertentu, mendapat persetujuan dari rakyat.
Kenyataannya sekarang: sisa kediktatoran tetap berdiri kokoh dan kesejahteraan rakyat makin merosot. Penyebabnya: pertama, faktor historis kelemahan elit politik Indonesia yang pengecut, opurtunis, dan plin plan, sehingga reformasi (total) tak sampai ke tujuannya. Apa yang mereka sisakan sekadar ketidapuasan rakyat. Kedua, kelemahan subyektif gerakan demokrasi yang, walaupun dalam kadar tertentu, telah memiliki kesadaran yang lebih maju dalam menyikapi Orde Baru, namun tak sanggup merebut dan membangun alat-alat politiknya―terutama organisasi persatuan (front)―untuk menyebarkan kesadaran maju secara massal kepada rakyat, sehingga mampu membongkar propagadanda palsu dari elit politik “terkemuka”.
Banyak catatan tentang ketidakmampuan rejim-rejim yang berkuasa di Indonesia—yang berujung pada kerapuhan dan pembusukan sistem masyarakat (termasuk ketatanegaraannya) Indonesia. Beberapa ketidakmampuan yang penting untuk digaris-bawahi adalah:

Pertama, sejak Pemilu 1999, rejim-rejim yang berkuasa, memang tak memiliki program untuk membersihkan sisa-sisa lama (Orde Baru); itu lah mengapa Legislatif, Yudikatif, dan pemerintahannya masih beraroma Orde Baru; dan tak sanggup menghadapi kejahatan-kejahatan lama Orde Baru dalam bidang ekonomi, politik dan kemanusiaan. Kejahatan Orde baru terhadap bapaknya dan partainya pun tak pernah disinggung-singgung.
Kedua, bahwa rejim-rejim yang pernah berkuasa dan sedang berkuasa memang tak sanggup memenuhi kebutuhan kesejahteraan yang mendesak dari rakyat, karena kebijakan ekonominya membudak pada kepentingan penjajah melalui IMF, WB dan sebagainya. Itu lah mengapa, sesuai dengan kehendak penjajah (dalam wujud Letter of Intent) pemerintahan Megawati tak segan-segan memotong subsidi barang-barang kebutuhan pokok rakyatseperti subsidi bahan bakar minyak; tarif dasar telpon, listrik; subsidi pupuk; dan sebagainya; belum lagi, masalah-masalah lain seperti pengangguran, kenaikan harga-harga, produktivitas sektor riil nasional dan lain sebagainya; selain itu, pemerintahan Megawati tak berkemampuan menolak kehendak tuntutan lembaga-lembaga internasional (kaki tangan modal besar) untuk menjuali aset-aset negara (baca: harta-harta rakyat) yang sangat pokok (menguasai hazat hidup orang banyak) semurah-murahnya dan secepat-cepatnya (melalui kebijaksanaan swastanisasi dan divestasi). Sehingga kita tak akan sanggup lagi memobilisasi tenaga-tenaga produktif untuk membangun perekonomian nasional yang modern dan mandiri; juga, pemerintahan Megawati bertanggungjawab atas hancurnya kemampuan ekonomi rakyat/nasional karena pemerintahannya membuka selebar-lebarnya pintu bangsa ini bagi cengkeraman keunggulan modal dan pasar asing (melalui kebijaksanaan deregulasi modal dan liberalisasi pasar).
Karena itu, adanya sebuah wadah yang mampu mengajak seluruh rakyat dan kelompok demokrat untuk menyiapkan pemerintahan alternatif―yang, tentu saja, untuk tujuan yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang kemaruk kekuasaan. Mutlak sangat diperlukan karena Dalam sejarahnya, kemampuan rakyat Indonesia untuk melawan penghisapan/penindasan telah terbukti ampuh, namun saat rakyat berkehendak mengambil jalan keluarnya sendiri, elit politiknya selalu menggagalkan dan menyabotnya. Karena itu, cukup sudah, mulai sekarang rakyat harus memiliki kekuatannya sendiridalam arti sistim masyarakatnya (termasuk ketatanegaraannya)yang dapat mengawasi pimpinan-pimpinan yang dipilihnya sendiri. Inipun dengan catatan bahwa harus ada sebuah wadah yang memang mampu mewadahi setiap gerak perlawanan rakyat, sehingga tidak ada lagi pengkhianatan dari elit politik maupun kaum oportunis yang ingin membelokkan gerak sejarah perlawanan rakyat hanya untuk kepentingan mereka sendiri.
Dalam situasi sekarang, rakyat harus segera melahirkan sebuah kebudayaan yang maju, dan meninggalkan budaya apatis atau pasrah pada kehendak kaum penindas. Ketergantungan terhadap elit politik tradisional yang mencelakakan—seperti yang telah dilakukan pada pemilihan umum 1999 lalu—sudah saatnya ditinggalkan. Proses politik yang berlangsung selama ratusan tahun telah membentuk watak elit politik Indonesia menjadi pengecut, tidak setia, oportunis, dan bermental budak, sehingga tak bisa lagi dipercaya untuk membawa rakyat keluar dari krisis dan kesulitan-kesulitannya.
Hilangnya kepercayaan terhadap elit politik tak seharusnya menyebabkan rakyat hilang harapan dan menjadi apatis. Rakyat akan sanggup keluar dari situasi tersebut, apabila rakyat mulai percaya pada kemampuan sendiri, mulai mengorganisasikan diri, dan menentukan program-program untuk kepentingan bersamanya (rakyat). Sedangkan elemen-elemen termaju seperti mahasiswa harus mulai pula berpikir tentang sebuah kesatuan gerak didalam memperjuangkan rakyat “tertindas”. Sehingga kebutuhan Pembangunan persatuan-persatuan (front-front) demokratik (mulai dari tingkat lokal sampai nasional, bahkan internasional) dengan landasan kesamaan program-program (platform) demokratisasi sangat mungkin dilakukan.

Dalam membangun dan memperluas persatuan, Platform demokratisasibaik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, militer, dan lain sebagainyamerupakan landasan ikrar-kesetiaan untuk menuntaskan program-program untuk menyelesaikan, mengatasi, persoalan-persoalan mendesak rakyat Yang tak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sekarang; persatuan demokratik juga merupakan perangkat organisasional yang bisa memajukan dan memperluas syarat-syarat demokrasi guna membangun masyarakat yang modernadil dan makmur. Yang tak bisa diberikan oleh pemerintahan sekarang. Karena pembangunan masyarakat yang modernsekali lagi, maknanya: adil dan makmurtanpa demokrasi adalah omong kosong; karenanya, wadah persatuan demokratik harus terus menerus didorong majutak boleh ada unsur-unsur konservatif yang memboikotnyaagar merupakan dan menjadi perwujudan organisasi dan struktur pemerintahan rakyat, sejak cikal bakal hingga terus menerus disempurnakan oleh demokrasi.


LONG LIVE SOCIALISM
UNITY TO AGAINTS CAPITALISM, MILITARISM, and FEODALISME

Privatisasi = Otonomi Kampus ?

Pendidikan dan Hegemoni Budaya Kapitalisme
Pemerintah berencana untuk memprivatisasi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, dimulai dengan empat PTN yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Rencana ini harus ditanggapi secara serius, karena bakal mau tidak mau kita akan terkena dampaknya. Sudahkah kita memikirkannya? Atau jangan-jangan sama sekali belum tahu? Tentu kewajiban bagi Rektorat untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh sivitas akademika, dan melakukan dialog yang melibatkan mahasiswa. Kita tidak bisa diam berpangku tangan membiarkan orang-orang menentukan hidup kita, yang sangat mungkin mengandung maksud-maksud terselubung untuk kepentingan golongannya sendiri.
Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling jalin faktor-faktor ekonomi, politik bahkan pertahanan keamanan. Masyarakat bukan sebuah benda mati yang inert, tetapi sistem yang dinamik. Kampus dan sekolah berada di tengah masyarakat yang bergejolak (kadang evolusioner, namun tak jarang muncul dalam bentuk letupan-letupan revolusi). Maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial, betapapun diklaim bahwa warga kampus memiliki keunikannya sendiri sebagai bagian dari komunitas intelektual.
Kebudayaan yang hidup di kampus tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan yang menghegemoni (mendominasi paling kuat) masyarakat. Artinya, sistem pendidikan yang diberlakukan oleh suatu rejim mencerminkan tipe kebudayaan yang ingin dilestarikan oleh rejim sebagai otoritas hegemoni. Di sinilah kita bisa memahami letak rencana privatisasi ITB sebagai sebuah keputusan politik yang dilatari oleh cara pandang dan kepentingan tertentu. Apa kepentingan tersebut? Tidak lain adalah industrialisasi, motor pembangunan nasional yang lebih sering menguntungkan kalangan pemilik modal (kapital) ketimbang rakyat kebanyakan. Untuk mengamankan kepentingan para pemodal, pemerintah menggunakan alat-alat rejim, mulai dari parlemen, peradilan (yudikatif), regulasi-regulasi pemerintah, polisi, tentara, lembaga-lembaga agama dan termasuk lembaga pendidikan. Maka jangan heran mengapa pemerintah berusaha sekuat mungkin mencegah aksi-aksi kaum buruh menuntut hak-haknya, karena itu berarti mengancam kepentingan kapitalis yang selama ini menghidupi napas penguasa. Demo-demo mahasiswa yang berujung tindakan brutal polisi dan tentara menunjukkan upaya rejim membendung radikalisasi massa rakyat.
Bisa dikatakan setiap rejim menyimpan ketakutan terhadap aksi radikal mahasiswa. Baru-baru ini di Iran demo mahasiswa pro-demokrasi ditindas dengan brutal oleh polisi dan tentara pengawal revolusi. Mahasiswa berpotensi membawa kesadaran politik kepada rakyat melalui aksi-aksi massa dan gerakan bawah tanahnya. Untuk itulah rejim berusaha membatasi gerak-gerik mahasiswa di dalam kampus (melalui aparat pendidikan) dan secara sistemik dengan kebijakan pendidikan. Pengetatan kurikulum menjadi 144 SKS bisa dibaca sebagai upaya untuk menjinakkan mahasiswa sehingga waktunya tersedot untuk akademis saja. Mahasiswa dipacu untuk cepat-cepat lulus. Pemerintah mempunyai dua keuntungan: Pertama, mahasiswa tidak bisa banyak tingkah; kedua, lulusan perguruan tinggi makin cepat terserap ke dalam sistem industri. Nah, di industri apa sih posisi kita? Pemilik pabrik? Manajer? Satu dua mungkin iya, tapi mayoritas hanya akan menjadi buruh-buruh terampil belaka, di mana hasil kerja dan kecakapan kita diupah dengan angka-angka yang tidak bisa kita tentukan sendiri.
Pendidikan tidak pernah steril dari motif-motif politik dan ekonomi. Di bangku SD hingga SLTA diajarkan indoktrinasi nasionalisme-chauvinistik melalui pelajaran PSPB. Pelajaran sejarah, kita tahu persis hanya mengikuti versi pemerintah. Banyak fakta-fakta sejarah yang disembunyikan.
Privatisasi bukan Berarti Otonomi Kampus
Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sendiri dikenal lemah kecakapan akademiknya. PTN/PTS tidak mampu menghasilkan karya-karya penelitian bermutu yang berguna bagi pengembangan industri dalam negeri. Jalan pintasnya, industri membeli teknologi dari negara maju, yang berarti ketergantungan terhadap kekuatan modal internasional. Akibatnya PTN/PTS pun tidak mempunyai daya tawar sama sekali terhadap industri dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan industri, dengan memfungsikan dirinya semata-mata pemasok tenaga kerja melimpah dan murah. Pemerintah mengekalkan hegemoni sistem itu melalui kewenangan legalnya untuk memaksakan kebijakan pendidikan.
Rencana privatisasi kampus berarti pemerintah akan mengurangi anggaran pendidikan. Kampus harus membiayai dirinya sendiri. Alasannya, banyak perguruan tinggi yang sudah maju hingga patut dilepaskan pemerintah. Selama kontrol dari mahasiswa dan masyarakat tidak berfungsi, tidak tertutup kemungkinan kampus akan menaikkan SPP tanpa banyak protes. Kurikulum dan peraturan-peraturan lainnya akan semakin otoriter dipaksakan kepada mahasiswa.
Intervensi pemodal ke dalam kampus makin besar, didesak oleh kebutuhan kampus untuk membiayai dirinya. Kampus akan semakin jauh dari fungsinya sebagai lembaga pendidikan, berubah menjadi industri pendidikan yang komersial, semata-mata berfungsi sebagai pabrik bagi “bahan baku” tenaga kerja yang terampil.
Privatisasi tidak sejalan dengan otonomisasi kampus. Dalam privatisasi, mahasiswa sama sekali diabaikan. Hak mahasiswa untuk mengorganisasi diri tidak disinggung-singgung. Hubungan antara mahasiswa dan aparat pendidikan tidak dijelaskan. Padahal, justru mahasiswa yang paling terkena dampak kebijakan tersebut, baik selama kuliah maupun setelah bekerja. Sangat mendesak penguatan daya tawar mahasiswa terhadap Rektorat melalui organisasi mahasiswa yang solid dan mengakar ke bawah, dalam arti betul-betul konsisten memperjuangkan tuntutan mahasiswa sehingga dapat menarik simpati massa mahasiswa. Perjuangan untuk kepentingan akademik ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu menentang sistem pendidikan kapitalistik yang tidak memanusiakan. Pendidikan yang hanya menghasilkan sekrup-sekrup mesin industrialisasi untuk memupuk kekayaan kalangan kapitalis. Pendidikan macam ini tidak bisa dibiarkan menelan kita. Kontrol dari mahasiswa dan masyarakat luas harus dihidupkan.
Privatisasi tidak boleh dilakukan sebelum prasyarat-prasyarat partisipasi politik tersebut tumbuh. Kebebasan berorganisasi bagi mahasiswa (serikat mahasiswa) dan staf pendidikan (serikat buruh pendidikan), kontrol mahasiswa dan kedewasaan dari kalangan penentu kebijakan pendidikan sendiri. Prasyarat tersebut hanya bisa dihidupkan dengan mengajukan tuntutan-tuntutan seperti kesamaan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi (termasuk anak-anak buruh, nelayan, petani, dsb) yang selama ini didominasi lapisan menengah, dan penurunan biaya pendidikan. Idealnya, pendidikan gratis. Dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah sewajarnya masyarakat memperoleh hak berupa fasilitas pendidikan modern dan murah (gratis!). Tuntutan pembebasan biaya pendidikan tidak lain adalah bagian dari perjuangan menciptakan tatanan demokrasi sosial (di dalamnya tercakup demokrasi politik, ekonomi dan kebudayaan).

LONG LIVE SOCIALISM
UNITY TO AGAINTS CAPITALISM, MILITARISM, and FEODALISME

SELAMAT HARI BURUH[MAY DAY] PERKUAT PERSATUAN NASIONAL UNTUK MELAWAN IMPERIALISME

sehubungan dengan peringatan hari buruh May Day, maka kami dari seluruh kleuarga besar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengucapkan selamat hari buruh internasional ;Long Live Socialism. May Day adalah momentum perlawanan bagi kaum buruh dan klas tertindas seluruh dunia, ini amat relevan dengan situasi obyektif di Indonesia sendiri dimana Imperialisme menjajah dan telah memiskinkan mayoritas rakyat, klas pekerja, kaum tani, mahasiswa, dan miskin kota. imperialisme di indonesia bentuk sejatinya adalah rezim SBY_JK yang reaksioner, beserta kekuatan/parpol pendukungnya.
sehingga dengan momentum ini saatnya kita perluas kekuatan anti SBY-JK boneka imperialis dengan membangun wadah front persatuan sebaga alat politik alternatif untuk menggantikan SBY-JK.

hidup klas pekerja
hidup rakyat tertindas.

bangun dewan mahasiswa rebut demokrasi sejati
Eksekutif Nasional
LIga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

Profile LMND Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Nasional

Salam Pembebasan… !!!
Tentang Organisasi
Perjuangan demokrasi adalah sebuah proses sosial yang penting untuk masyarakat Indonesia. Jatuhnya Soeharto di Mei 1998 jelas adalah salah satu batu loncatannya. Seperti yang kita ketahui, gerakan mahasiswa menjadi salah satu tulang punggung perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru. Sepanjang 1998-1999 sangat terlihat begitu banyak aksi-aksi mahasiswa, dengan ribuan sampai jutaan massa rakyat mencoba menghantam satu per satu pilar kekuasaan Orde Baru.Tapi, demokrasi yang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang sejati belum terwujud. Gerakan Mahasiswa Kerakyatan memang tak luput dari kelemahan. Salah satunya adalah persoalan perjuangan yang terus berkelanjutan. Organisasi, mau tidak mau, menjadi masalah yang penting. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat diri gerakan ini. Mulai dari Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia atau RMNI I di Bali pada Maret 1999, RMNI II di Surabaya pada Mei 1999, ataupun front-front perjuangan mahasiswa secara nasional yang berdiri dan bubar sepanjang 1998-2001.
Sejak jatuhnya Soeharto, beberapa komite aksi menyadari kebutuhan sebuah organisasi perjuangan yang bergerak secara nasional, menyatukan perlawanan mahasiswa bersama rakyat dengan sistematis dan terprogram. Dimulai dengan pendirian Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT) pada pertengahan Mei 1998, 11 komite aksi dari 10 kota (termasuk Mahasiswa Timor Leste) mencoba mengatasi persoalan gerakan secara nasional. Usia FNRT tidak lama. Pada pertengahan 1998, FNRT bubar dengan sendirinya. Tapi komite-komite yang pernah bergabung di dalamnya mencoba membentuk lagi sebuah organisasi nasional, Aliansi Demokratik (ALDEM) pada Agustus 1998. Mereka berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan upaya menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Malang, nasibnya tak jauh dengan FNRT. Putus koordinasi menjelang Sidang Istimewa 1998. Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1999. Buntunya RMNI II di Surabaya dalam persoalan Pemilu Juni 1999 memaksa FONDASI untuk memunculkan dirinya dan mengadakan Kongres Mahasiswa di Bogor, 9-12 Juli 1999. Dari 20 komite aksi mahasiswa-rakyat, 19 di antaranya sepakat untuk membentuk sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara nasional. Organisasi tersebut bernama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, disingkat LMND (bisa dibaca “elemende”).
Kongres I tersebut menyatakan bahwa perjuangan LMND adalah sebagai bagian dari perjuangan rakyat Indonesia menghancurkan sistem yang anti demokrasi dan mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadilan sosial. Tujuan ini juga dinyatakan dalam ideologi organisasi yang disebut Demokrasi Kerakyatan, demokrasi yang secara ide dan kenyataan berpihak kepada mayoritas rakyat, yaitu kaum buruh, tani, dan miskin kota. Kongres II di Bandung, Oktober 2000, telah mengamanatkan penggalangan kekuatan-kekuatan mahasiswa untuk bersama-sama membangun dewan-dewan mahasiswa sebagai alat perjuangan kepentingan mahasiswa di dalam kampus, melawan upaya-upaya komersialisasi pendidikan, dan melawan sisa-sisa Orde Baru yang anti Demokrasi.

Saat ini LMND memiliki 22 wilayah, dengan 51 Jumlah kota, dengan jumlah organiser 1000an lebih organiser yang tersebar dikampus-kampus, pabrik-pabrik, pemukiman kumuh, desa-desadiseluruh Indonesia.


Struktur LMND secara Nasional;

1. LMND Wilayah Khusus Aceh
2. LMND Eksekutif Wilayah Sumatera Utara
• LMND Kota Medan
• LMND Kota Siantar
• LMND Kota labuhan batu
3. LMND Eksekutif Wilayah Sumatera Selatan
• LMND Kota Palembang
• LMND Kota Lubuk Linggau
4. LMND Wilayah Jambi (carateker)
• LMND Kota Jambi
5. LMND Wilayah Lampung
• LMND Kota Lampung
6. LMND Wilayah Jabotabek
• LMND Kota Jakarta Selatan
• LMND Kota Jakarta Pusat
• LMND Kota Jakarta Utara
7. LMND Wilayah Banten (Caretaker)
• LMND Kota Serang
8. LMND Wilayah Jawa Barat
• LMND Kota Bandung
• LMND Kota Sumedang
• LMND Kota Garut
• LMND Kota Tasikmalaya
9. LMND Wilayah Jawa Tengah
• LMND Kota Semarang
• LMND Kota Salatiga
• LMND Kota Solo
• LMND Kota Kudus
10. LMND Eksekutif Wilayah Daerah.Istimewa. Yogyakarta
• LMND Kota Bantul
• LMND Kota Yogyakarta
• LMND Kota Sleman
11. LMND Wilayah Jawa Timur
• LMND Kota Surabaya
• LMND Kota Malang
• LMND Kota Lamongan
• LMND Kota Jember
• LMND Kota Tuban

12. LMND Eksekutif Wilayah Bali
• LMND Kota Denpasar
• LMND Kota Gianyar
13. LMND Wilayah Kalimantan Timur
• LMND Kota Samarinda
14. LMND Wilayah NTB
• LMND Kota Mataram
• LMND Kota Lombok Timur
• LMND Kota Bima
15. LMND Wilayah NTT
• LMND Kota Kupang
• LMND Kota Ende
• LMND Kota Manggarai
• LMND Kota Sikka
• LMND Kota Maumere
16. LMND Wilayah Sulawesi Utara
• LMND Kota Manado
• LMND Kota Minahasa
17. LMND Wilayah Sulawesi Tengah
• LMND kota Palu
• LMND Kota Toli-Toli
• LMND Kota Luwuk Banggai
18. LMND Wilayah Sulawesi Selatan
• LMND Kota Makassar
• LMND Kota Palopo
• LMND Kota Bulukumba
• LMND Kota Toraja
19. LMND Wilayah Sulawesi Tenggara
• LMND Kota Kendari
20. LMND Wilayah Sulawesi Barat (Carateker)
• LMND Kota Mamuju
21. LMND Wilayah Gorontalo(carateker)
• LMND Kota Gorontalo
22. LMND Wilayah Maluku Utara (carateker)
• LMND Kota Ternate



Pelaksana harian dari LMND adalah Eksekutif Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara yang terdiri dari

SUSUNAN KEPENGURUSAN
EKSEKUTIF NASIONAL LMND
PERIODE 2006-2008

Ketua Umum
Lalu Hilman Afriandi (Yogyakarta)

Ketua I
Rudy Hartono (Makassar)

Ketua II
Yudi Wibowo (Surabaya)

Ketua III
Agus Priyanto (Yogyakarta)

Sekretaris Jendral
Paulus Suryanta Ginting (Banten)

Wakil Sekretaris Jendral
Maeda Yoppy (Jakarta)

Dept. Pendidikan dan Propaganda
 Gede Sandra. ST. (Bandung)

Dept. Dana dan Badan Usaha
 Tini Diliyanti (Yogyakarta)

Dept. Hub Internasional
 Gusti Galuh Ratnasari (Yogyakarta)



Tentang Program Perjuangan
A. Program Umum:
Menggantikan Pemerintahan SBY-JK dan atau Pemerintahan Borjuasi Lain yang berkuasa dengan Pemerintahan Alternatif Progresif Kerakyatan –anti Neoliberalisme yang dibangun dari Front Persatuan yang luas dari Gerakan Rakyat Berbagai Sektor Masyarakat : Pemerintahan Persatuan Rakyat, berlandaskan

B. Program Minimum di Lapangan Front:
1. Penghapusan hutang luar negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan.
Dua komponen pembiayaan dari APBN ini adalah sumber pemborosan anggaran yang terbesar dan karenanya menghambat potensi anggaran bagi program industrialisasi nasional dan dalam memassalkan dan mengratiskan program-program untuk pembentukan kapital social --seperti pendidikan, kesehatan-- yang menjadi penunjangnya. Dalam tahun anggaran 2006 ini saja dana APBN yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga dari hutang luar negeri mencapai sekitar 140 triliun atau sekitar 27% dari total pendapatan/pengeluaran dari APBN, terdiri dari 11% untuk bunga hutang, dan 16% untuk cicilan pokok. Bandingkan dengan anggaran untuk pembanguannd alam APBN 2006 yang hanya mencapai 7%. Selain itu beban hutang ini juga bersifat merampok uang rakyat karena manfaat dari hutang luar negeri sebagian besar hanya dinikmati oleh negeri-negeri kreditur dan kaum kapitalisnya, serta minoritas kaum kapitalis birokrat dan kroninya dari pemegang kekuasaan di Indonesia yang menjadi pemasok dan kontraktor dari proyek-proyek yang dibiayai dari hutang luar negeri. Sementara itu dana dan bunga obligasi rekapitalisasi perbankan tidak lain dan tidak bukan merupakan subsidi yang dinikmati para bankir, yang kebanyakan juga banker-bankir asing seperti Temasek, Farallon, dan sejenisnya. Praktek ini telah berlangsung selama puluhan tahun sejak berdirinya Orde Baru, dan akan terus membebani rakyat selama puluhan tahun ke depan tanpa keberanian untuk memperjuangkan penghapusannya.
Berbagai macam metode dalam memperjuangkan hutang luar negeri dapat kita pelajari. Soekarno misalnya sama sekali menolak hutang warisan pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi salah satu keputusan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag pada 1949, dimana secara tidak adil dibebankan pembayarannya kepada rakyat Indonesia. Uni Soviet dalam tahap awal kemenangan Revolusi Oktober 1917 juga menolak pembayaran hutang luar negeri, mereka baru mau membayar ketika tingkat kesejahteraan rakyat soviet sudah meningkat. Atau seperti yang belakangan ini ditunjukkan oleh pemerintahan Argentina, dimana mereka menolak untuk membayar hutang luar negeri sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan agar anggaran Negara dapat diprioritaskan untuk membangun perekonoian Argentina. Tak seperti yang dinyatakan oleh para ekonom, intelektual yang menjadi kakitangan imperialis dimana mereka menakut-nakuti bahwa tuntutan penghapusan hutang akan merusak kredibilitas internasional dan dapat menyebabkan investasi akan merosot, Argentina justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Salah satu kuncinya adalah dengan mengalihkan dana pembayaran hutang luar negeri menjadi anggaran untuk pembangunan, dan ketika pemerintahan Argentina mengeluarkan Bond –surat hutang Negara—investor internasional tetap berbondong-bondong untuk membelinya, juga ketika Pemerintah dengan persetujuan parlemen menyatakan bahwa mereka hanya akan memnbayar 30% dari total nilai hutangnya juga tak mengendurkan niat untuk berinvestasi di Argentina. Dengan metode ini pemerintaha Argentina mendapat penghapusan hutang kurang lebih sekitar 72 milyar dollar. Sementara itu Nigeria menempuh metode yang lain, yaitu melobi NGO-NGO di negeri-negeri kreditur untuk mendukung tututan penghapusan luar negeri Nigeria, dan Nigeria juga mendapat pemotongan hampir 90% dari total hutang luar negerinya yang mencapai sekitar 25 milyar dollar.

2. Nasionalisasi Industri minyak, gas, dan listrik.
Sumber-sumber energi yang utama didalam negeri harus dikuasai oleh Negara. Sehingga hasil sumber daya, dan konsumsi energi dalam negeri dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan yang dapat menunjang industri dalam negeri dan kebutuhan konsumsi energi rakyat. Komersialisasi energi hanyalah dalih untuk menguras sumber daya energi nasional bagi kepentingan segelintir imperialis minyak dan energi asing dan kroninya di dalam negeri. Komersialisasi hanya dapat dilakukan sejauh kebutuhan untuk industri dan konsumsi dalam negeri telah tercukupi, dan komersialisasi itu bukan ditujukan terhadap rakyat sendiri seperti yang selama ini berlangsung. Tanpa nasionalisasi kebangkrutan industri pupuk dan komersialisasi pupuk seperti yang selama ini berlangsung karena kekuarangan pasokan gas yang terbukti menyengsarakan kaum tani akan terus berlangsung. Bertambah mahalnya harga BBM dan gas juga akan semakin sering dijadikan dalih bagi PLN untuk menaikan tarif listrik, situasi yang semakin mendorong percepatan kebangkrutan industri dalam negeri, menciptakan pengangguran massal dan memerosotkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Banyak metode bagaimana pemerintahan yang pro rakyat dalam menjalankan politik nasionalisasi ini. Itu semua tergantung pada kesadaran, kehendak dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Apakah seperti metode yang ditempuh Soekarno yaitu menasionalisasi perusahaan dari negeri-negeri Imperialis yang paling bermusuhan dengan perjuangan rakyat Indonesia; atau seperti metode yang ditempuh oleh Salvador Allende dalam periode singkat pemerintahannya, yaitu, dibeli dengan pembayaran dibelakang hari dan metode-metode lainnya.

3. Membuka lapangan kerja dengan program industrialisasi nasional.
Adalah keliru jika pembukaan lapangan kerja mengandalkan pada investor asing dan swasta dalam negeri. Hal ini terbukti rentan terhadap gejolak ekonomi ditingkat global dan mengorbankan hak-hak buruh sebagai cara untuk menarik investor asing. Sumber-sumber ekonomi dan kapital strategis yang dikuasai Negara harus diarahkan untuk mendirikan secara massal industri di dalam negeri. Pemerintah harus membangun, melindungi dan mengembangkan industri-industri dasar seperti baja, permesinan, kelistrikan, industri pertanian, farmasi, automotif, kereta api, perkapalan, telekomunikasi, optik. Tanpa hal ini adalah tidak masuk akal untuk mengatasi persoalan pengangguran kecuali jatuh pada program belas kasihan, populisme seperti BLT, padat karya bersih-bersih jalan dan selokan yang tidak menguatkan tenaga produktif dalam negeri dan memboroskan anggaran Negara.

4. Melindungi industri dalam negeri dan melakukan control dan pengawasan terhadap perdagangan umum dengan luar negeri.
Perdagangan dengan luar negeri dalam bentuk ekspor dapat dilakukan sejauh kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, diluar tujuan ini ekspor harus dikenakan pajak yang tinggi dan dalam bentuk impor dapat dilakukan dalam kerangka menguatkan program industrialiasi nasional misalnya mengimpor mesin dan barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebagainya. Hanya dengan perlindungan, dan subsidi dari pemerintah kebangkrutan massal industri dalam negeri yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini dapat dihentikand an seterusnya dicegah dan kapasitas produksi dari industri dalam negeri dapat dipulihkan. Berbagai pilihan kebijakan dapat ditempuh dalam kerangka melindungi dan menyelamatkan industri dalam negeri dari kebangkrutan. Misalnya seperti kebijakan co-manajement yang ditempuh oleh Pemerintahan Chaves di Venezuela dimana perusahaan-perusahaan yang bangkrut diberi modal oleh Negara kemudian manajemen dan pengelolaannya diserahkan kepada kaum buruh diperusahaan yang bersangkutan. Atau dalam jangka pendek seperti yang dijalankan oleh Presiden Roosevelt pda masa depresi besar tahun 1930-an, yaitu, hasil-hasil produksi perusahaan dalam negeri yang mengalami kesulitan dalam pemasarannya dibeli oleh Negara dan kemudian oleh Negara dijual kembali. Metode kedua ini dapat memanfaatkan Bulog sebagai instrumennya yaitu dengan memperluas tanggungjawab bulog dari sekedar menstabilkan harga beras menjadi sentral dari distribusi produksi industri dalam negeri namun juga dengan membabat habis korupsi di dalam tubuh Bulog.

5. Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk seluruh rakyat.
Pendidikan gratis ini mencakup segala jenjang pendidikan. Program penggratisan pendidikan hingga SMP oleh Pemerintahan SBY-Kalla terbukti bohong dan tidak mengatasi persoalan. Faktanya sebagian besar TK, SD, dan SMP masih memungut biaya dari murid, dan program pendidikan gratis ini tidak mencakup keseluruhan biaya pendidikan (transportasi, buku-buku, asrama dan sebagainya). Selain itu lulusan SMP juga tidak memadai untuk terserap oleh lapangan industri dan tidak mampu menjadi dasar kapital social yang kuat yang dapat menunjang program industrialisasi nasional. Sementara itu prioritas dari program pendidikan gratis ini harus sejalan dengan kebutuhan untuk menguatkan program Industrialisasi nasional, yaitu memprioritaskan pendidikan dalam bidang teknik, pertanian, geologi, farmasi, juga bidang kedokteran. Demikian juga jalur-jalur pendidikan non formal atau kursus-kursus ketrampilan yang juga harus difasilitasi oleh Negara tekanan prioritasnya mengabdi pada kepentingan program industrialisasi nasional. Program demikian juga yangs edanag dijalankan oleh pemerintahan rogressif Chaves di Venezuela melalui program-program Mission Ribas, Mission Sucre dan sebagainya. Demikian juga dengan program kesehatan gratis, semua golongan harus digratiskan dari biaya rawat inap, konsultasi dan jasa dokter atau medis, dan obat-obatannya. Program belas kasihan dengan dalih menggratiskan untuk yang miskin saja hanyalah menciptakan sumber penyelewengan dan korupsi baru. Ditengah standarisasi ukuran kemiskinan yang beraneka ragam dan sarat kepentingan politis adalah jauh lebih sulit menghitung jumlah orang miskin ketimbang orang kaya. Propaganda dari intelektual dan birokrat antek-antek imperialis yang menyatakan bahwa subsidi harus tepat sasaran adalah pura-pura tidak tahu persoalan dan menipu rakyat. Ada seribu macam instrument kebijakan yang dapat digunakan untuk menarik kembali subsidi yang jatuh pada golongan yang dinyatakan orang kaya ketimbang muluk-muluk menyatakan bahwa subsidi hanya untuk orang miskin –yang standar kemiskinannya telah direndahkan sedemikian rupa. Sehingga yang terjadi adalah orang miskin justru dijadikan industri dan komoditi oleh segelintir kaum pemodal dan birokrat korup untuk berbagai macam program belas kasihan: BLT/SLT Bantuan Langsung Tunai/Subsidi Langsung Tunai), minyak tanah bersubsidi, solar bersubsidi, beras miskin/raskin dsb. Disetiap kecamatan minimal hars ada satu poliklinik, dan disetiap desa/kelirahan minimal terdapat satu puskesmas. Memassalkan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menggratiskannya adalah syarat bagi peningkatan human capital yang mutlak perlu bagi keberhasilan program industrialisasi nasional.

6. Upah Minimum Nasional sesuai KHL Untuk Kaum Buruh. Penghitungan standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) berdasarkan rata-rata standar KHL 9 kota industri utama. Kota industri utama yang dimaksud adalah: Jakarta, Tangerang, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Balikapapan
Penghitungannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga Tripartit. Selain untuk meningkatkan tingkat upah yang layak dan kesejahteraan bagi kaum buruh juga bertujuan agar kesenjangan perkembangan industri, kesenjangan pendapatan, kesenjangan desa dan kota, kesenjangan konsentrasi kapital, kesenjangan konsentrasi penduduk dapat dikurangi. Sehingga tenaga kerja di pedesaan atau kota-kota kecil tidak perlu untuk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar tertentu untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Tentu saja ketentuan ini hanya berlaku bagi perusahaan swasta atau BUMN yang mampu, bagi yang belum mampu tingkat kenaikannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan – Dewan Pengupahan setempat, dan sebaliknya bagi perusahaan yang berkemampuan memberi upah lebih tinggi dari upah minimum nasional juga diwajibkan oleh Dewan Pengupahan setempat untuk memberikannya.

7. Menurunkan harga sarana produksi pertanian, perlindungan terhadap hasil-hasil pertanian dalam negeri, dan penyelesaian sengketa Agraria dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan untuk kaum tani. Sarana produksi yang dimaksud terutama pupuk dan mesin-mesin pertanian (traktor, mesin giling, mesin perontok, mesin pengering). Agar supaya harga pupuk dapat ditekan adalah mutlak perlu menasionalisasi industri gas, minyak, dan listrik sehingga harganya dapat ditekan. Penutupan pabrik-pabrik pupuk oleh karena kekurangan pasokan gas seperti yang selama ini terjadi diakibatkan oleh karena pemerintah dari zaman orde baru hingga SBY-Kalla telah menjadi kacung dari kaum imperialis yang menguasai industri gas. Kenyataan ditutupnya pabrik-pabrik pupuk oleh karena kekurangan gasselayaknya menjadi vonis mati Pemerintahan SBY-Kalla dihadapan kaum tani. Negara juga harus memfasilitasi, mengembangkan, dan memajukan industri mesin-mesin pertanian, dan juga industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Dalam masa transisi, dimana dibutuhkan proses untuk menuju kemampuan dalam negeri dalam memproduksi mesin-mesin bagi industri pertanian diperbolehkan melakukan impor mesin-mesin bagi industri pertanian.

Penyelesaian konflik atau sengketa agraria juga menjadi agenda yang bersifat mendesak. Kaum tani telah ditindas secara fisik dalam mempertahankan hak-hak atas tanahnya selama puluhan tahun, sejak berdirinya kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Dalam kurun waktu kurang lebih selama 30 tahun, sejak 1970 hingga 2001, terjadi 1.753 kasus sengketa tanah. Dari keseluruhan sengketa tersebut, 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan; 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru; 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi; 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri; 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan; dan 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Dalam sengketa-sengketa dan konflik itu tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga telah menjadi korban langsung, dan meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan. Prinsip dalam penyelesaian sengketa agrarian adalah mengembalikan kepada kaum tani yang menjadi korban perampasan tanah disertai ganti rugi jika tanah tersebut belum berubah menjadi kapital yang produktif, jika tanah yang menjadi sengketa sudah menjadi kapital yang lebih produktif pengelolaannya diserahkan kepada kaum tani yang menjadi korban dengan membentuk Dewan Tani dan atau memberikan ganti untung –dan bukan ganti rugi--jika yang kaum tani yang bersangkutan menghendakinya. Tanah-tanah negara dan swasta yang tidak dikelola secara produktif didistribusikan kepada kaum tani dan pengelolaannya diserahkan kepada Dewan Tani – Dewan Tani setempat.

8. Nasionalisasi Industri Perbankan dalam negeri.
Proses privatisasi terhadap berbagai bank dalam negeri harus ditinjau ulang. Karena hanya menguntungkan bankir-bankir imperialis seperti Temasek, Farallon, sebab turut serta didalam bank-bank yang dijual itu ratusan triliun dana obligasi rekapitalisasi perbankan yang setiap tahunnya membebani ABPN puluhan triliun. Dan subsidi ini dinikmati oleh bankir-bankir imperialis seperti Temasek dan Farallon. Kepemilikan asing terhadap bank-bank di dalam negeri harus dibatasi karena dapat merugikan perekonomian nasional. Penguasaan bank adalah jalan tol bagi kaum imperialis untuk menguasai sector-sektor ekonomi penting lainnya. Penguasaan bank dalam negeri oleh asing terbukti menyulitkan dalam menjalankan peranan nasional dari perbankan untuk mendukung proses industrialiasi nasional. Kredit-kredit hanya diarahkan untuk sector konsumsi, dimana barang-barang konsumsi yang diperdagangkan juga produk dari negeri-negeri imperialis sendiri. Bank asing hanya boleh beroperasi sebagai cabang dari bank-bank di negeri induknya dengan membatasi operasionalnya.

9. Penyelamatan asset-aset nasional dari program privatisasi BUMN dan liberalisasi asset-aset ekonomi strategis lainnya (air, migas, listrik, rumah sakit, universitas dan sebagainya) dari Pemerintahan SBY-Kalla.
Program ini terbukti merugikan adanya. Apalagi tak seperti yang digembargemborkan para penganjur privatisasi bahwa selama ini BUMN membebani Negara, ternyata BUMN-BUMN yang dijual adalah BUMN-BUMN yang justru mendapat laba usaha yang besar. Selain itu privatisasi juga menjauhkan akses rakyat terhadap barang-barang kebutuhan dan jasa yang pokok karena setelah diprivatisasi pemilik modalnya, yang kebanyakan asing demi mengeruk laba yang sebesar-besarnya terus menaikan harga jual produknya.

10. Bubarkan KomandoTeritorial TNI.
Lembaga Koter ini selama ini, apalagi pada masa Orde Baru terbukti telah menjadi mesin penghancur demokrasi. Tak terbilang korban-korbannya. Mempertahankan lembaga Koter sama artinya meletakan bom waktu bagi demokrasi, dan pemborosan yang luar biasa dari APBN apapun dalihnya. Mau dalihnya untuk pemberantasan terorisme, menjaga stabilitas, membasmi kekuatan ekstrim kiri dan ekstrim kanan dan ekstrim-ekstrim lainnya Koter terbukti merusak demokrasi karena wataknya yang ekstra yudisial dan latar belakang masih dominannya jenderal-jenderal TNI yang gemar berpolitik. Koter juga merupakan sumber pemborosan anggaran Negara yang luar biasa besar, bisa dibayangkan berapa besar anggara negara harus membiayai biaya operasional sekian puluh ribu Babinsa yang ada disetiap kelurahan di Indonesia, sekian Koramil yang ada disetiap kecamatan, sekian ratus Kodim disetiap Kabupaten, Korem, di Karesidenan, dan Kodam-kodam dihampir setiap propinsi diseluruh Indonesia. Dibawah pemerintahan SBY-Kalla jumlah Komando Teritorial justru semakin bertambah. Front Persatuan Nasional adalah kekuatan rakyat yang akan menjadi pembela garda depan terhadap hak-hak demokratik rakyat.

Seluruh bentuk diskriminasi politik oleh karena perbedaan ideologi, gender, keyakinan agama, etnis, orientasi seksual adalah musuh daripada Front Persatuan Nasional.

C. Program Di Bidang Ideologi
1. Memperkuat kesadaran massa mahasiswa Indonesia dengan menyebarkan berbagai materi-materi alternatif-progresif, melalui buku, pamflet, selebaran/leaflet, termasuk secara reguler menerbitkan Suara Pelopor (Supel) dan Newsletter Lawan.
2. Menyelenggarakan kursus-kursus terbuka bagi massa ataupun kursus penguatan ideologi bagi anggota.

D. Program di Bidang Politik :
1. Mengkampanyekan Persatuan Gerakan Rakyat sebagai kekuatan sejati perubahan bagi masyarakat indonesia agar tidak lagi terjatuh dalam cengkeraman borjuasi antek neo-liberalisme.
2. Mengkampanyekan Solusi-Solusi Kerakyatan secara demokratis atas berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
3. Membangun Alat Politik Alternatif untuk ikut mengisi panggung politik nasional dalam liberalisasi politik demokrasi borjuis dalam bentuk Partai Politik untuk terlibat PEMILU 2009 yang harus disiapkan sejak dini.
4. Lebih menguatkan lagi peranannya sebagai pelopor garda depan dalam menjalankan politik front perstauan multisektor sebagai alat perjuangan alternatif dari perjuangan rakyat.

E. Program di Bidang Organisasi :
1. Mengembalikan bentuk organisasi LMND dari organisasi massa menjadi organisasi payung sektor mahasiswa dalam bentuk LIGA
2. Seluruh mesin agitasi perjuangan dari organisasi harus dihidupkan, dipertahankan regularitasnya, dan secara bertahap harus ditingkatkan kuantitasnya (koran, selebaran, pamflet, website, diskusi-diskusi, pendidikan-pendidikan bagi anggota dan terbuka)
3. Meluaskan kekuatan LMND dengan membuka cabang-cabang baru di tingkat kota/provinsi ataupun kampus (Fakultas hingga Jurusan)
4. Terlibat aktif merebut panggung-panggung dalam kampus melalui BEM, SENAT, HMJ, UKM, dll. Kreatifitas taktik. Seluruh lembaga-lembaga formal di kampus, seminimal apapun peluangnya harus diambil manfaatnya bagi perjuangan gerakan mahasiswa progresif kerakyatan.
5. Memperbaiki manajemen organisasi: struktur, mekanisme rekruitmen, mekanisme koordinasi di cabang setempat ataupun dalam kaitannya dengan jenjang di atasnya.
6. Meneliti dan terlibat aktif dalam upaya menyatukan kekuatan-kekuatan mahasiswa yang memiliki tendensi ideologis sama yakni anti imperialisme/neo-liberalisme
7. Mempersiapkan anggota-anggota untuk terjun dalam perjuangan rakyat Indonesia, dengan menjadi organiser-organiser rakyat yang militan, handal, serta penuh dedikasi.